Lenis Kogoya Minta Jokowi Jangan Disalahkan Terkait Kasus HAM di Papua
Sehingga, katanya, Presiden Jokowi tidak bisa disalahkan atas pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi di tanah Papua
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya menegaskan, bukan tugas Presiden Joko Widodo untuk mengurus masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Sehingga, katanya, Presiden Jokowi tidak bisa disalahkan atas pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi di tanah Papua.
Baca: Lenis Kogoya: Jangan Buat Gerakan untuk Ganti Presiden
"Itu tugas Komnas HAM, dan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Itu ada hukumnya. Jokowi bukan urus masalah pelanggaran HAM," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
Lenis mengatakan, ia sudah sudah meminta setiap daerah di Papua untuk membentuk peradilan adat.
Diharapkan hal tersebut bisa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah daerah di tanah Papua.
"Jangan salahkan Jokowi untuk masalah pelanggaran HAM," ujar Lenis.
Ia juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk ikut mendorong aparat hukum di Papua menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi kontribusi nyata Lukas Enembe yang sudah menyatakan dukungan ke Jokowi di Pilpres 2019.
"Kalau ini tidak dilakukan maka Jokowi nanti dua periode disalahkan lagi. Saya tidak mau dengar itu," kata dia.
Amnesty International menemukan setidaknya 69 kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killings di Papua yang dilakukan aparat keamanan selama periode Januari 2010-Februari 2018.
Kasus tersebut memakan korban jiwa setidaknya 95 orang. Mayoritas korban tersebut atau 85 orang di antaranya adalah warga asli Papua.
"Kami temukan 69 kasus pembunuhan yang masuk ke dalam kategori unlawful killings," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/7/2018).
Baca: Setara Institute Sebut Pemerintah Masih Punya PR Tuntaskan Kasus Munir
Usman menyatakan, Presiden Joko Widodo sebetulnya pernah melontarkan janji untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Namun, nyatanya pembunuhan di provinsi paling timur Indonesia itu belum masih saja ada.
Penulis : Ihsanuddin
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Stafsus Jokowi: Bukan Tugas Presiden Urus Pelanggaran HAM di Papua
