Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Timur Tengah, Alto Luger, menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai konvergensi kepentingan pihak-pihak yang ingin mendirikan kekhilafahan di Indonesia.

"Apa pun topeng yang dipakai, tidak mampu menutup DNA dan tujuan akhir dari gerakan tersebut, yaitu mengganti sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem kekhilafahan," ujarnya dalam keterangannya tertulis yang diterima, Sabtu (8/9/2018).

Baca: 6 Potret Manisnya Keakraban Kartika Putri Bersama Anak-anak Habib Usman Bin Yahya

Dilanjutkannya, ada beberapa elemen yang memiliki kepentingan bersama di dalam gerakan ini, walaupun mereka sendiri belum tentu saling mendukung.

"Kelompok pertama adalah elemen terorisme, yang memberikan angin kepada sel-sel teroris aktif yang ada di Indonesia," ujarnya.

Mereka, dikatakan Alto, mungkin saja tidak ikut berdemonstrasi bersama secara publik.

"Tapi mereka memanfaatkan situasi anarkistis yang terjadi ini untuk rekrutmen sekaligus pembenaran keberadaan gerakan mereka," kata Alto.

Kelompok kedua, dilanjutkan Alto, elemen Daulah Islamiyah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"HTI punya 3 tahapan dalam mendirikan khilafah, yang mereka bungkus dalam istilah 'Revolusi Damai Islam'" ujarnya

Tahapan pertama, dikatakan Alto, yakni penguatan kader (marhalah al-tathqif).

Kedua, tahapan interaksi (marhalah tafa'ul ma'a al-naas) dengan infiltrasi ke militer, polisi, institusi politik tertinggi, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

"Di tahap ini, melakukan agitasi antara mereka untuk melakukan revolusi dengan menciptakan konflik antara pendukung dan penolak ide Khilafah," kata Alto.

Alto melanjutkan, tahap ketiga yakni ketika momentum sudah tercapai, maka revolusi atau istislam al-hukmi dilakukan, di mana pemerintahan yang sah dijatuhkan.

Kelompok ketiga yang terlibat Gerakan #2019GantiPresiden adalah elemen politikus oportunis, yang ingin berkuasa, tetapi tidak mendapat tempat dalam pemerintahan yang sedang berjalan.