TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Para kepala daerah tak perlu dilarang untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Selain tak melanggar aturan, dukungan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para kepala daerah yang tak berani melawan keinginan masyarakatnya yang juga mendukung Jokowi.

Hal ini diungkapkan oleh Firman Manan, Direktur Riset Politica Institute‎, Bandung,Selasa (11/9/208).

Menurutnya, harus dipahami terlebih dahulu apa yang mendasari dukungan para kepala daerah kepada Jokowi-Kiai Maruf Amin.

Yang utama, menurut Firman, masyarakat di daerah merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Para kepala daerah tentu tak ingin memiliki posisi berbeda dengan mayoritas rakyatnya yang akan kembali memilih Jokowi di Pilpres 2019.

"Dukungan masyarakat yang tinggi kepada Jokowi yang menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk melabuhkan dukungan," kata Firman.

Kedua, mayoritas kepala daerah telah mengetahui kinerja pemerintahan Jokowi. Sebagian besar kepala daerah juga telah mempunyai pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Jokowi.

Yakni saat melaksanakan berbagai proyek-proyek pembangunan di daerah yang menjadi program pemerintahan.

"Penilaian terhadap kinerja serta pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama tersebut tentu menjadi bagian dari pertimbangan kepala daerah untuk mendukung Presiden Jokowi," katanya.  

Dukungan dari masyarakat dan pemimpin-pemimpin daerah itu merupakan hal yang lazim terjadi di berbagai negara.

Kandidat petahana, Jokowi-Kiai Maruf Amin, yang telah teruji memiliki kinerja baik akan mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan bukan petahana, Prabowo-Sandiaga.

Sebab yang bukan petahana hanya dapat menyampaikan janji-janji kampanye ke hadapan publik.

Dari sisi aturan, Firman mengatakan tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang bertarung dalam Pilpres 2019.