TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung, mengatakan jelang Pilpres 2019, politik di DKI Jakarta tidak bisa lagi dikendalikan oleh uang.

Hal tersebut dikatakannya setelah melihat hasil riset Polmark Indonesia yang menempatkan DKI Jakarta sebagai kota dengan persentase tertinggi soal tidak efektifnya politik uang.

"Kita mau terangkan apa yang terjadi selama setahun ini, tadi masih ada yang menahan soal konteks dari Jakarta," ujarnya di Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).

Apa yang dimaksud Rocky Gerung adalah peristiwa Aksi Damai 212 tahun 2017 lalu.

Rocky menyebut bahwa dari sanalah, politik di Jakarta tidak bisa lagi dikendalikan oleh uang.

"Orang menganggap 212 adalah mobilisasi, jelas itu mobilisasi, tetapi koornya adalah gerakan intelektual," tambahnya.

Dikatakan Rocky, siapa pun tidak bisa membayangkan sebuah pemandangan yang terkonsolidasi terrsebut bisa terjadi tanpa adanya kepemimpinan intelektual.

"Serta yang mendidik bahwa politik bisa dihasilkan dengan moralitas publik baru," ujarnya.

Meski tidak menyinggung nama Habib Rizieq Shihab, Rocky mengatakan adanya tokoh dengan kepemimpinan intelektual yang hadir di sana.

"Dan justru kekuasaanlah yang memendam mobilisasi massa tersebut dan itu cara buruk bagi psikologi massa," kata Rocky.

Sebelumnya, dalam riset Polmark Indonesia soal tidak efektifnya politik uang di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase tertinggi, yakni 86,2 persen.

Angka tersebut merupakan hasil survei pada 2017 ketika Pilkada DKI 2017.

Sementara itu, Provinsi terendah di Pulau Jawa terkait tidak efektifnya politik uang terjadi di Provinsi Jawa Timur, dengan persentase 67,8 persen.

Angka tersebut merupakan hasil survei Polmark sebelum Pilkada Serentak Juni 2018 lalu.

Adapun responden yang disurvei Polmark sebanyak 1200 responden dengan Margin of Error 2,9 persen.