TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR yang juga politisi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pemberitaan Asia Sentinel yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dalang dibalik pencucian uang pembayaran pajak dan bailout Bank Century sebaiknya dibawa ke ranah hukum.

"Itu harus dibuktikan melalui proses hukum dan kita menunggu langkah SBYmenarik ini ke ranah hukum," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Bamsoet dalam menyelesaikan masalah tersebut sebaiknya tidak dengan melemparkan tudingan ada keterkaitan pihak istana.

Apalagi tudingan tersebut hanya berdasarkan adanya foto Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan pemilik media Asia Sentinel.

"Kalau itu adalah melakukan tundingan kembali yang tidak jelas harusnya engga begitu sikap kita. Bersanding belum tentu juga bahwa itu punya pengaruh daripada hasil sentinel itu," katanya.

SBY, menurut Bamsoet, sebaiknya mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus Bank Cantury. Sehingga dapat diketahui siapa yang bersalah atas kasus tersebut.

"Yang kita bisa lakukan adalah mendesak KPK segera menuntaskan kasus bank Century ini jangan sampai ini terus menggantung dan merugikan SBY itu sendiri sebetulnya. Jadi SBY harus mendorong penuntasan bank Century ini di KPK. SBY dan Demokrat harus punya kepentingan untuk mendorong kasus ini tuntas," pungkasnya.

Sebelumnya kasus pemberitaan Asia sentinel yang menyudutkan SBY kembali mencuat setelah beredar foto Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama pimpinan media, Asian Sentinel. Foto tersebut menimbulkan dugaan bahwa istana terlibat dalam pemberitaan Asian Sentinel.

Juru bicara presiden, Johan Budi membantah tudingan pihak istana terlibat dalam pemberitaan Asian Sentinel yang berjudul 'Indonesia's SBY Goverment : Vast Criminal Conspirasy'.

"‎Saya kira enggak ada hubungan sama sekali, dimana letak kesimpulan mem-backing itu dimana? Kan harus ada data atau korelasi yang valid, kemudian bisa disimpulkan ada hubungan dengan istana," kata Johan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).