TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - G‎ubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menilai kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di NTB, menjadi peringatan semuanya pihak yang berkiatan dengan penyaluran dana bantuan.

"Saya kira itu, diambil hikmahnya, bahwa kami sebagai penyelenggara negara‎ sangat hati-hati, mudah-mudahan ini memberikan warning yang serius buat kami," ujar Zulkiefli di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Zulkiefli berharap, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) di Mataram terkait dana rehabilitasi gempa bumi untuk gedung SD dan SMP tidak terulang kembali.

"Penanggulangan bencana ini harus disikapi dengan serius, tidak boleh ada motif-motif yang kurang baik," ucap Zulkiefli yang merupakan kader PKS.

Menurutnya, dana rehabilitasi sangat diperlukan masyarakat NTB setelah diguncang gempa bumi beberapa kali, terlebih bulan depan akan memasuki musim hujan.

"Tidak mungkin masyarakat kami hidup di tenda sederhana, bertumpuk-tumpuk, sanitasi harus segera diperbaiki atau dibuat, mudah-mudahan ketika musim hujan tiba banyak hal baik yang bisa kita selesaikan," ujarnya.

Sebelumya, Anggota DPRD Mataram dari Fraksi Partai Golkar, Muhir terkena operasi tangkap tangan (OTT) tim Satuan Khusus (Satsus) Kejaksaan Negeri Mataram, Jumat (14/9/2018) pagi sekira pukul 10.00 WITA.

Muhir ditangkap bersama Kepala Dinas Pendidikan Muhir Sudenom dan kontraktor proyek berinisial CT dan disangka meminta jatah uang proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa sebesar Rp 30 juta.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pasca gempa senilai Rp 4,2 miliar, disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018.