TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Din Syamsuddin resmi melepas jabatan Utusan Khusus Presiden untuk Dialgo dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban‎, setelah dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/9/2018), yang berjalan setengah jam dengan suana akrab‎.

‎"Saya sampaikan melalui surat pengunduran diri, per tanggal 21 September yang lalu dan Alhamdulillah beliau sudah membaca, dan dapat memahami maksudnya. Apalagi setelah saya sampaikan secara lisan tadi," ujar Din.

Din yang merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menjelaskan, bahwa dirinya masih memiliki jabatan di dalam struktural Muhammadiyah, meskipun pada tingkatan bawah yaitu ketua tingkat ranting.

Baca: Din Syamsuddin Menolak Jadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maaruf

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki pakem tidak terlibat di dalam politik kekuasaan seperti mendukung atau tidak mendukung seseorang secara formal dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Jadi kalau saya masih menjabat sebagai utusan khusus presiden yang sekarang jadi capres, itu berarti banyak yang memahaminya saya hanya ada di sini, di satu pihak, di satu kubu, dan itu akan menghalangi dan tidak memudahkan upaya saya untuk membangun kebersamaan dari masyarakat majemuk, di berbagai organisasi," papar‎ Din.

Meski tidak menjabat lagi sebagai utusan khusus presiden, Din mengaku akan terus membangun kebersamaandan kemajukan di tingkat nasional maupun internasional melalui saluran lainnya.

"Beliau (Presiden) mengapresiasi kerja saya selama setahun ini dan ada event-event besar, signifikan, musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang bermuara pada kesepakatan penting, kemudian konferensi tingkat tinggi ulama untuk wasatiyah Islam, dan terakhir world peace forum, kegiatan ini semua akan saya lanjutkan karena saya sudah ada dalam gerakan-gerakan ini tapi tidak lagi sebagai utusan khusus presiden, sebagai diri sendiri‎," paparnya.

‎Diketahui, pelepasan jabatan Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialgo dan Kerjasama Antaragama dan Peradaba, nantinya akan diterbitkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Beliau belum jawab secara resmi. mungkin dalam hari-hari ini ada Keppres, dulu diangkat dengan Keppres, maka akan dihentikan dengan Keppres," ucap Din.