Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang independen, namun ingin berkontribusi dalam mencerdaskan warganya melalui pembekalan tentang 'Wawasan Kebangsaan', Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berencana menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Rakernas tersebut akan digelar selama dua hari, yakni pada 10 hingga 11 Oktober mendatang.

Baca: Jokowi dan Prabowo akan Hadir di Rakernas LDII

Nantinya, LDII akan mengundang Presiden RI sekaligus calon presiden petahana nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan rakernas.

Tidak hanya itu, kegiatan yang sedianya akan diikuti sekitar 1400 peserta itu juga rencananya dihadiri pula oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto

Ketua Umum Gerindra itu akan hadir pada hari kedua kegiatan yang rencananya dihelat di area Monumen Pancasila Sakti, Cipayung, Jakarta Timur.

Kendati mengundang Jokowi dan Prabowo, LDII menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak terkait dengan politik praktis.

Jokowi dan Prabowo akan hadir sebagai simbol untuk mempererat nuansa kebangsaan.

Wakil Ketua OC Rakernas LDII Trigunawan menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi redaksi Tribunnews bersama sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII, termasuk Ketua DPP LDII Iskandar Siregar.

"Sejauh ini Presiden mengkonfirmasi hadir, dan pak Prabowo akan datang di hari kedua, dalam dua hari itu kami akan membahas program kerja," ujar Trigunawan, di Kantor Redaksi Tribunnews, Kompleks KG Group, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Selain itu, LDII rencananya juga akan mengundang sejumlah menteri yang memiliki keterkaitan dengan fokus pembahasan.

Beberapa diantaranya adalah Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Kami juga akan mengundang tokoh-tokoh seperti Menteri Agama dan Kepala Bappenas," jelas Trigunawan.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPP LDII Iskandar pun menyebut ada sebanyak lebih dari 400 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh daerah akan hadir dalam kegiatan itu.