TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki pemerintah Indonesia melalui INALUM.

Lewat akun Facebook resminya, @smindrawati, Kamis (27/9/2018), Sri Mulyani mengatakan bahwa ia bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi saksi penandatanganan sejumlah perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI ke INALUM.

"Hari ini saya bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyaksikan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM.

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.

Pemerintah Indonesia, lewat INALUM akan memiliki saham mayoritas PT Freeport Indonesia sejumlah 51% setelah selama ini hanya memiliki PTFI sebesar 9%," tulis akun Facebook @smindrawati.

Menteri 56 tahun ini mengatakan proses pengambilan 51 persen saham PTFI itu bukanlah proses yang mudah.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa seluruh proses tersebut adalah proses yang luar biasa di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyebut Jokowi lah yang meminta para menteri untuk menegosiasikan mewakili pemerintah Indonesia.

"Pengambilan 51 persen saham ini dilakukan dengan proses yang tidak mudah namun dengan komitmen dari pemerintah untuk memperjuangkan yang terbaik bagi negara di semua lini, baik dari penerimaan negara, pembangunan smelter, dari sisi pengelolaannya dan tetap menghormati keseluruhan dari para investor yang datang ke Indonesia.

Saya ingin sampaikan bahwa seluruh proses ini adalah proses yang luar biasa bagi RI dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta kami para menteri untuk menegosiasikan atas nama pemerintah Indonesia.

Halaman Selengkapnya >