TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Ratna Sarumpaet meminta maaf atas kejadian yg menimpa dirinya, selanjutnya berbondong- bondong para politisi yang ikut memproduksi dan menyebarkan kabar bohong ikut meminta maaf.

Menurut Budi Arie Setiadi , Ketua Umum (Ketum) PROJO, proses hukum buat para aktor dan dalang peristiwa itu harus terus dilanjutkan.

"Kami pasti memaafkan. Itu kewajiban kemanusiaan kita sebagai sesama anak bangsa. Tapi proses hukum untuk kasus ini harus terus dilakukan. Jangan pertaruhkan nasib bangsa ini ke depan di tangan para politisi pembohong dan penipu," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO melalui keterangan tertulis, Rabu (3/10/2018).

"Polisi dan pihak yang berwajib harus mengusut tuntas, menindak dan mengadili aktor, dalang dan sutradaranya. Narasi kekerasan dan instrumen kekerasan yang mereka produksi sangat berbahaya bagi demokrasi damai dan bermartabat yg kita semua inginkan," jelas Budi.

Baca: Ini Pernyataan Lengkap Ratna Sarumpaet Akui Kebohongan Soal Pengeroyokan di Bandung

Budi meyakini polisi memiliki data yang lain sebagai bukti atas pemberitaan hoask tersebut.

Dia pun berharap jalannya proses hukum akan membuat efek jera bagi pelaku.

"Pihak polisi pasti sudah memiliki data, rekam jejak digital dan bukti-bukti lainnya. Harus ada proses hukum agar ada efek jera dan pembelajaran. Ini bukan sekedar dukung mendukung pada Capres tertentu. Demokrasi itu membangun peradaban. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika para penipu dan penghasut ini tidak diberi sangsi hukum?" ujar Budi.

Budi juga mengimbau agar semua pihak tidak terprovokasi dan bisa menahan diri.

Hal itu bertujuan agar pemerintah fokus menangani korban bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggal, Sulawesi Tengah.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap menahan diri. Jangan ganggu pemerintah untuk bekerja keras mengatasi bencana Alam di Palu dan Donggala. Saatnya kita bergotong royong untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita," pungkas Budi.