Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan reformasi birokrasi harus sejalan dengan reformasi politik.

Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi "Mencetak Aparatur Sipil Negara Antikorupsi" di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

"Asumsinya kalau reformasi birokrasi kan berarti ada yang bermasalah di birokrasinya, tapi di sisi lain ada masalah juga di pemimpin birokrasi itu," kata Ade, Senin (8/10/2018).

Baca: Sandiaga Mengaku Harus Lebih Kerja Keras Dongkrak Elektabilitas Capres

Ade mengatakan jika pemimpin birokrasi atau sebuah kelembagaan negara tidak korup, anak buahnya pun akan mengikuti hal yang sama.

"Begitu juga sebaliknya, kalau bosnya korup, maka anak buahnya akan disuruh untuk korup, entah itu dengan cara pengadaan alat dan jasa atau pungli ke masyarakat, dengan tujuan misanya untuk kampanye agar terpilih kembali," kata Ade.

Maka itulah, Ade mengatakan partai politik turut pula direformasi, karena partai politik itulah yang melahirkan pemimpin di sebuah kelembagaan atau birokrasi negara.

Baca: BNPB: Perkantoran di Sulawesi Tengah Mulai Beroperasi

"Misalnya soal kaderisasi dan pendanaan politik. Kita kan sampai sekarang enggak tahu bagaimana pendanaan partai politik itu seperti apa," kata Ade.

Bahkan, ada ungkapan yang Ade ingat kalau pendanaan partai politik hanya diketahui ketua umumnya saja.

"Jadi keduanya harus disasar, baik birokrasinya maupun juga politiknya harus direformasi," kata Ade.