TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri kembali angkat bicara terkait isu adanya petugas kepolisian yang mendatangi kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Diketahui, Koordinator Juru Bicara Badan Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan soal kedatangan petugas kepolisian ke kantor-kantor Pemuda Muhammadiyah daerah tersebut.

Terutama karena mempertanyakan siapa calon ketua umumnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya tidak pernah mengintervensi atau menggiring untuk memilih salah satu calon.

"Kalau kita intervensi saya kira tidak. Kita tidak memilih satu atau menggiring salah satu calon (untuk dipilih)," ujar Setyo, di Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Kamis (18/10/2018).

Baca: Mabes Polri Bantah Ada Intervensi ke Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Ia menyebut jika pihaknya selalu melakukan komunikasi ketika ada organisasi pemuda yang akan melakukan musyawarah nasional (munas).

Bahkan, hal biasa bila para petugas kepolisian mengetahui siapa-siapa yang mewakili suatu organisasi dari daerah, ketika ada kegiatan pusat.

Sehingga, jenderal bintang dua itu meminta para PP Muhammadiyah tidak salah paham.

"Jadi tidak pemuda Muhammadiyah saja. Ketika ada organisasi pemuda yang akan melakukan munas, melakukan kegiatan pusat, pasti teman-teman di wilayah melakukan komunikasi juga," kata dia.

"Paling tidak siapa saja yang berangkat ke Jakarta, siapa-siapa yang mewakili daerah tersebut itu menjadi hal yang biasa. KNPI, organisasi pemuda yang lain, organisasi olahraga juga paling tidak kita tahu bahwa siapa-siapa yang mewakili wilayah itu," tukas Setyo.

Sebelumnya diberitakan, koordinator Juru Bicara Badan Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan belakangan banyak kabar dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah bahwa kantor mereka kerap didatangi petugas kepolisian.

Dahnil menduga bahwa kedatangan petugas kepolisian tersebut ada kaitannya dengan dirinya yang menjadi bagian dari timses Prabowo-Sandi.

"Saya tegaskan posisi saya di sini tidak terkait Pemuda Muhammadiyah, karena saya ingin secara institusional Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu sendiri tetap netral, tidak dipolitisasi," ujar Dahnil di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2018).

Dahnil pun mempertanyakan soal kedatangan petugas kepolisian ke kantor-kantor Pemuda Muhammadiyah daerah tersebut.

"Bahkan ada pertanyaan petugas soal Muktamar Muhammadiyah kapan dilaksanakan, siapa calon ketua umumnya, karena ini kan sebentar lagi November ada Muktamar Muhammdiyah," tambahnya.

Namun, pertanyaan-pertanyaan soal Muktamar hingga calon Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tersebut, menurut Dahnil, tidak ada urusannya dengan kepolisian.

"Bahkan, ada yang mendorong dari polisi, idealnya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu si A misalnya, ini kabar dari mereka langsung loh," kata Dahnil.

Hal tersebut yang menurut Dahnil seperti kembali ke zaman represif Orde Baru.

"Ingat, Pemuda Muhammadiyah itu organisasi yang berdiri dan lahir sebelum republik ini hadir, jadi jangan sekali-kali mengintervensi secara politik, apalagi ini dilakukan oleh pihak kepolisian," pungkasnya.