Delegasi DPR-RI dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi Fadli Zon bersama sejumlah anggota menghadiri Sidang parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union ke 139) di Jenewa, Swiss 14-18 Oktober 2018.

Delegasi yang berjumlah 11 orang kali ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi parlemen di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Menurut Agus Hermanto, DPR RI sangat memahami bahwa teknologi sangat penting untuk menjangkau masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik.

Salah satu wujud nyata yang dilakukan adalah meluncurkan aplikasi DPR Now yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam pada Agustus lalu, bersamaan dengan Deklarasi Open Parliament.

Delegasi DPR RI dalam kesempatan itu menghadiri beberapa sesi antara lain Forum Parlemen Perempuan Dunia, Forum Parlemen Muda Dunia, dan forum diskusi yang membahas mengenai pentingnya kerjasama parlemen dunia dalam menangani isu migrasi internasional.

Dalam forum yang dihadiri parlemen dari 178 negara ini, Delegasi DPR RI mendukung pembahasan emergency ítem mengenai perubahan iklim.

Dalam intervensinya, DPR menegaskan bahwa aksi unilateral sejumlah negara yang mundur dari Paris Agreement tidak dapat dibenarkan dan mendorong parlemen negara lain pada IPU ke 139 untuk mewujudkan komitmennya sesuai Paris Agreement.

Komitmen Parlemen Indonesia dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina disampaikan pada Komite Timur Tengah yang membahas kawasan isu-isu Timur Tengah yang dihadiri perwakilan parlemen dari Palestina, Mesir, Swiss, Perancis, Malawi, Uni Emirat Arab, Yordania, serta Indonesia.

Perwakilan parlemen Indonesia yang diwakili oleh Rofi Munawar, Lc. (F-PKS) memandang bahwa didirikannya Peace School di wilayah konflik, seperti yang telah dilakukan Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Aceh, diharapkan dapat menjadi model yang dapat dipelajari dan ditiru untuk menciptakan perdamaian di Palestina.

Bahas LGBT Dibatalkan

Sidang IPU juga berencana membahas hak asasi LGBT pada pertemuan ke 140 bulan April mendatang, sesuai usulan delegasi Belgia.

Namun, banyak negara yang menolak pembahasan isu tersebut, termasuk Indonesia, sehingga setelah melalui proses voting, pembahasan tersebut dibatalkan.

Dalam sidang komisi demokrasi dan HAM, ditekankan pembahasan dan adopsi resolusi mengenai migrasi. Indonesia secara aktif memberikan kontribusi aktif dalam pembahasan isu tersebut. Delegasi DPR RI menekankan pentingnya kontrak kerja bagi para pekerja migran.

Hal ini penting mengingat para pekerja migran sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Melalui IPU, Indonesia berharap dapat menekan negara-negara lain, terutama yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia, untuk mentaati aturan internasional dan melindungi hak pekerja migran.