Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain mengundang kaum muda pro-demokrasi, khususnya dari kalangan kampus untuk menjadi relawan, Adhie M Massardi selaku Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) juga mengajak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) pro-khittah '26 bergabung dalam lembaganya yang diinisiasi bersama Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Alasan Adhie mengajak tokoh-tokoh NU karena doktrin PSV sejatinya merupakan manifestasi atau penyesuaian atas 'jembatan politik ' bagi NU untuk kembali ke Khittah 1926, yang dimatangkan Gus Dur pada 1983 pada Munas NU di Situbondo, Jawa Timur waktu itu.

PSV, menurut juru bicara presiden era KH Abdurrahman Wahid itu, juga mengadopsi dan mengaktualisasikan pikiran-pikiran Gus Dur yang secara cerdas, konseptual, kontekstual, dan komprehensif, menerjemahkan Ahlus-Sunnah wal-Jamaah (Aswaja) dan sebagai akidah keagamaan ke dalam perjuangan sosial politik kemasyarakatan, yang didasarkan atas prinsip tawassuth (berdiri di tengah-tengah), tawazun (seimbang dalam berbagai hal), i'tidal (tegask lurus), dan tasamuh (toleransi).

"Doktrin Aswaja itu oleh PSV dimodifikasi dan disesuaikan sebagai fiqif sosial, platform, landasan perjuangan yang dikemas dalam tiga kata, yaitu integritas, netralitas, dan obyektivitas, demi mematangkan jalannya demokrasi kita," kata Adhie saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018). 

Baca: Hino Gelar Safety Driving Competition untuk Sopir Bus di Surabaya

Menurut Adhie, PBNU konsisten menjalani Khittah-nya, sebagaimana pernah dilakukan Gus Dur dalam hampir tiga periode kepemimpinannya (1984-1999), PSV tidak diperlukan lagi oleh bangsa ini.

Sebab, tutur Adhie, dalam rezim demokrasi elektoral ini, dengan khittahnya, NU otomatis akan menjadi pendulum, pemandu masyarakat untuk menentukan pilihan.

Baca: Zee Zee Shahab Kurangi Aktivitas di Dunia Hiburan Setelah Anak Kedua Lahir

"Pada dasarnya, ulama, para cerdik pandai, kaum intelektual, memang mempunyai tanggung jawab moral yang besar untuk senantiasa membimbing, mengembangkan integritas dan obyektivitas masyarakat. Bukan malah menyeret masyarakat menjadi kaum partisan dalam blok-blok politik yang tidak mendidik," tutur Adhie.

Adhie mengaku mendengar banyak tokoh NU, terutama di daerah-daerah, yang masygul dan cemas melihat ormas keagamaan terbesar di dunia itu oleh segelintir elitenya dipolitisasi, dieksploitasi, bahkan diperlakukannya layaknya kendaraan untuk memburu kekuasaan dan kenikmatan duniawi (low politic), padahal maqam para ulama itu di ranah siyasah 'aliyah samiyah (high politic).

"Saya percaya, baik di pusat maupun di daerah, mayoritas ulama NU masih mengikuti garis kebijakan Gus Dur terkait khittah NU. Makanya, baik secara terbuka maupun tertutup, pada hakekatnya para ulama NU pro-khittah akan bergabung dengan PSV guna memandu rakyat untuk secara cerdas dan obyektif menggunakan hak pilihnya dalam pileg dan pilpres 2019 nanti," ujarnya.