Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi sepakat dengan pernyataan Jokowi yang meminta politisi menghentikan politik kebohongan.

Kerena politik kebohongan akan merusak tatanan demokrasi.

"Ya bagus. Politik hoaks ataupun hoaks politik harus dihindari. Karena politik hoaks atau kebohongan itu merusak tatanan demokrasi dan tidak mencerdaskan," ujar Baidowi, Senin, (22/10/2018).

Menurut Baidowi salah satu contoh politik kebohongan adalah kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya. Kasus tersebut hanya membuat situasi politik gaduh namun tidak mencerdaskan.

"Kasus Ratna Sarumpaet, itulah politik kebohongan yang nyata dan membuat jagat politik gaduh," katanya.

Menurut Baidowi yang harus dilakukan dalam berpolitik adalah saling tukar menukar gagasan.

Baca: Pegawai Pemkot Jaktim Histeris saat Terjebak di Dalam Lift

Saling tukar ide bagaimana caranya membangun bangsa, bukan menjual kebohongan hanya untuk meraih kekuasaan.

"Kita harus berpolitik sesuai fakta dan data tidak menjual kebohongan,"pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan semua pihak mengakhiri politik kebohongan selama Pemilu 2019. Ini disampaikan di puncak perayaan HUT Partai Golkar ke-54 di JIExpo Kemayoran.

"Di masa Pileg dan Pilpres bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, tapi perayaan atau pesta demokrasi," kata Jokowi, Minggu (21/10/2018).

Jokowi menuturkan, pesta atau perayaan demokrasi seyogianya diisi dengan adu prestasi dan gagasan, bukan sebaliknya melakukan caci maki apalagi kebohongan.