TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku pemerintah akan menggunakan hanya satu data acuan untuk menentukan kebijakan soal beras, yaitu Badan Pusat Statistik.

"Ya iya dong (data BPS jadi acuan). Karena sekarang semua memakai (data perhitungan) sendiri-sendiri," kata Jokowi kepada wartawan di ICE BSD, Rabu (24/10/2018).

Baca: Jokowi Mengaku Jengkel, Sehingga Keluarlah Pernyataan Politikus Sontoloyo

Data produksi beras selama ini dianggap simpang siur.

Data Kementerian pertanian, produksi beras 2018 kemungkinan akan mencapai 46,5 juta ton.

Sementara, BPS yang telah menggunakan metode baru menyatakan produksi beras nasional sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 32,42 juta ton.

Angka tersebut lebih rendah 32 persen dibanding data Kementerian Pertanian.

Perbedaan data beras ini berimbas pada perdebatan perlu tidaknya impor beras.

Bahkan, perdebatan sempat terjadi antara Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Baca: Korban Selamat dari Miras Palsu di Tamansari: Baunya Seperti Lem

Jokowi mengatakan permasalahan, data yang tidak sinkron dan berantakan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 1997.

"Itu sudah sejak 1997 memang tidak benar data itu. Ini setahun lalu BPS sampaikan ke kami dan ini mau kami benarkan," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Penulis : Ihsanuddin

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Jokowi Tegaskan Pemerintah Pakai Data Beras BPS, Bukan Kementan