DPR Usul Wajib Militer untuk CPNS dan Bela Negara Sipil
Bobby juga memahami bahwa wajib militer atau komponen cadangan memang masih jadi perdebatan
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik rencana pemerintah yang sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Menurutnya RUU itu diperlukan untuk menata dan mengelola seluruh Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.
Bobby pun meminta agar pemerintah mensegerakan penyelesaian RUU tersebut.
"Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya nasional, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam buatan termasuk sarana dan prasarana," kata Bobby saat dihubungi, Senin (29/10/2018).
Anggota DPR RI dari dapil Sumatra Selatan 2 ini mengatakan, saat ini sudah jelas terang benderang, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang mencoba mengoyak NKRI.
Dimulai dari provokasi konflik di tingkat masyarakat akar rumput, di sebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, yang berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.
Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini juga menyarankan agar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan garda depan pelayan publik, adalah salah satu perekat masyarakat, perlu dibekali kemampuan diluar kapasitas profesionalnya.
Baca: Jenasah yang Tidak Utuh Sulitkan Tim DVI Polri Lakukan Identifikasi Korban
Tujuannya agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga NKRI dengan bentuk wajib militer seperti di Singapura dan beberapa negara lain.
"Sedang untuk masyarakat sipil, bela negara secara masif juga akan melengkapi edukasi cinta tanah air, selain pendidikan formal," kata Bobby.
Kendati demikian, Bobby juga memahami bahwa wajib militer atau komponen cadangan memang masih jadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.
"Tapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI," kata Bobby.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.