Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

ICW Sebut Putusan MA yang Kabulkan Gugatan Pencalonan OSO ''Ajaib''

Keputusan Mahkamah Agung (MA) soal permohonan uji materi atas PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus Parpol menjadi calon DPD RI dinilai ajaib.

ICW Sebut Putusan MA yang Kabulkan Gugatan Pencalonan OSO ''Ajaib''
Tribunnews.com/Reza Deni
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) soal permohonan uji materi atas PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus Parpol menjadi calon DPD RI dinilai ajaib.

Pernyataan ini disampaikan Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

"Putusan ajaib sebab kalau seandainya putusan ini benar sesuai pernyataan pimpinan MA (Mahkamah Agung,-red) Suhadi sebagai jubir, maka tak ada dasar hukum MA membenturkan PKPU dengan putusan MK," ujar Donal Fariz, Rabu (31/10/2018).

Dia menjelaskan, secara eksplisit putusan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, mengenai pengurus partai politik tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI berlaku bagi pencalonan DPD di 2019.

Sehingga, kata dia, tidak ada keraguan bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini untuk merevisi PKPU yang kemudian menyatakan Oesman Sapta Odang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD RI.

"Aneh bin ajaib bagi MA membatalkan PKPU atau putusan MK juga lalu OSO bisa menjadi anggota legislatif," kata dia.

Baca: MA Kabulkan Gugatan Uji Materi OSO, Begini Reaksi Komisioner KPU

Selain itu, dia menambahkan, tidak ada mekanisme hukum yang berlaku untuk menambah atau mengurangi seorang caleg di dalam pencalonan termasuk anggota DPD.

"UU tak bisa mengakomodir penambahan atau pengurangan itu. Bahkan Taufik Kurniawan yang sudah tersangka KPK tidak bisa lagi dibatalkan pencalonannya," tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan uji materi atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus Parpol menjadi calon DPD RI.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas