TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika Indonesia menjadi negara pengimpor beras, jagung, gula bahkan garam, itu adalah ironi.

Namun, semua itu belum terlambat untuk diatasi. Presiden Joko Widodo diyakini bisa membuat Indonesia berswasembada pangan, sebagaimana pernah dicapai Pak Harto pada 1987.

Demikian DR Abraham C Hutapea SH MM dan Dr Anwar Budiman SH MH, Ketua dan Wakil Ketua Lemhaga Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (LPPED), dalam rilisnya, Senin (5/11/2018).

“Semua pembangunan fisik, termasuk infrastuktur yang kini sedang digenjot, akan sia-sia bila rakyat lapar. Kalau rakyat lapar, diprovokasi sedikit saja, mereka akan marah. Kalau rakyat marah, siapa pun tak bisa mencegah, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Namun, Pak Jokowi belum terlambat,” ungkap Abraham.

Anwar Budiman kemudian mengingatkan cita ketujuh dari Nawacita, yakni “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”

“Salah satu sektor strategis ekonomi domestik adalah pertanian. Ini yang harus menjadi prioritas Jokowi di samping infrastruktur,” jelas Anwar yang juga praktisi hukum dan pengamat politik.

Baca: Presiden Namibia Apresiasi Indonesia Yang Mampu Swasembada Beras dan Ekspor Jagung

Salah satu indikator Jokowi akan mampu membawa Indonesia berswasembada pangan, menurut Anwar, adalah ia membangun banyak bendungan, waduk, dan irigasi pertanian untuk menggenjot produktivitas padi nasional.

“Pak Jokowi juga membenahi data perberasan yang selama 20 tahun ternyata salah. Kalau data saja sudah salah, maka keputusan yang diambil pun pasti salah. Inilah yang kini sedang dikoreksi Pak Jokowi,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras sejak tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun. Pada 2016 sampai 2017 pemerintah berhenti sementara untuk mengimpor, dan pada 2018 Indonesia kembali mengimpor beras.

Selama 15 tahun tersebut, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,39 juta ton dengan volume impor terbanyak pada 2011 sebesar 2,75 juta ton, sedangkan volume terkecil pada 2005 sebesar 189.616 ton.

Sehingga, dengan jumlah impor beras tersebut dan ditambah 500.000 ton pada 2018 ini, maka hingga saat ini Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,89 juta ton.

Ironisnya, kata Anwar, data perberasan nasional ternyata salah. Menurut BPS, proyeksi produksi beras hingga akhir tahun ini sebanyak 32,42 juta ton.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding penghitungan Kementerian Pertanian, yakni 46,5 juta ton. BPS pun menghitung potensi produksi gabah kering giling (GKG) hingga Desember 2018 mencapai 56,54 juta ton, jauh di bawah proyeksi Kementan sebanyak 83 juta ton.

Data perhitungan BPS dan Kementan soal proyeksi konsumsi saat ini juga berbeda. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung mencapai 111,58 kilogram (kg) per kapita per tahun atau sebanyak 29,57 juta ton secara keseluruhan, sementara data Kementan memproyeksi konsumsi sebanyak 33,89 juta ton dengan pertumbuhan penduduk 1,27%.