Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah melaporkan kendala percepatan pembangunan hunian bagi warga korban gempa bumi di Lombok, NTB, khususnya terkait hunian berkonsep Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha).

Kendala tersebut disampaikan Zulkieflimansyah dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko PMK), Puan Maharani.

Baca: Rocky Gerung Sebut Pernyataan Jokowi Soal Politik Genderuwo Konyol

Ia mengatakan, belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pihak PUPR dan fasilitator di daerah dalam rangka pembangunan hunian tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pihaknya.

"Percepatan rumah ini masih menemui kendala, karena memang PUPR itu inpresnya rumah tahan gempa. Tahan gempa itu tidak mudah karena mereka juga berhati-hati jangan sampai menyalahi aturan, dalam prateknya terkendala ukuran pasirnya, semennya dan lain-lain," kata Zulkieflimansyah di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

Baca: Fadli Zon: Diksi Budek, Sontoloyo, dan Genderuwo Satu Aliran

Ia berharap dalam pertemuan tersebut pemerintah pusat dapat menberikan solusi yang baik agar percepatan pembangunan NTB dapat terealisasi sesuai target.

"Kami yakin semua on the track, ada di jalur yang benar, mudah-mudahan segera rapat ini, segera bisa untuk percepatan pembangunan NTB," ujar dia.

Baca: Cerita Bupati Titip Surat Berisi Persoalan Daerah Kepada Jokowi

Ia mengatakan, ada lebih dari 200 ribu rumah warga yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi pada Agustus lalu.

"Sekarang itu total rumah itu lebih dari 200ribu yang rusak berat, ringan, sedang. Kira-kira 70- 80ribu yang berat (rumah). Kita sedang berkonstrasi yang berat dulu kalau ini sukses ya ringan dan sedang pun sudah mulai dikerjakan," kata Zulkieflimansyah.