Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar resmi melantik beberapa pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Indra mengatakan, pelantikan pejabat Setjen dan BK DPR RI tersebut harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan organisasi.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan rotasi, mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang dalam dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Beberapa orang pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang dilantik kali ini adalah Rahmad Budiaji sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Budi Wuryanto sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, Nelly Andalia sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Bagian TU Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR, Semiyati sebagai Kasubag Rapat Bagian Sekretariat Komisi XI, dan Asep Supriadi sebagai Kasubag Formasi Bagian Kepegawaian.

Indra percaya para pejabat yang baru dilantik tersebut akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

“Apa yang telah diputuskan oleh pimpinan adalah suatu amanah yang harus dijaga dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pergantian pejabat, baik dari sisi waktu maupun sisi penempatan personal semua mempertimbangkan dengan apa yang disebut merit system,” ucap Indra di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Walaupun saat ini belum mencapai tingkat ideal, sambungnya, tetapi telah berupaya keras ke arah menuju ideal.

“Ada tiga orang yang menempati posisi di Biro Kepegawaian, dimana merupakan posisi yang sangat strategis. Pada waktunya nanti kita juga akan mengevaluasi apakah penggunaan nomenklatur Biro Kepegawaian masih dianggap tepat, ataukah seperti yang telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga modern sekarang, termasuk lembaga kementerian, dimana sudah meninggalkan istilah kepegawaian dengan menggunakan istilah Biro Sumber Daya dan Aparatur,” paparnya.

Menurutnya, istilah Biro Kepegawaian hanya berkonotasi dan terbatas pada mengadministrasikan kepegawaian. Sementara tuntutan zaman sekarang, sumber daya manusia harus ditangani dengan alat-alat yang sangat strategis sehingga mampu memberikan dukungan kepada Dewan secara lebih baik lagi. Ini adalah salah satu pekerjaan rumah (PR) besar.

Ia juga menginginkan agar ke depannya penanganan kepegawaian di Setjen dan BK DPR RI  bisa ditangani secara cermat dan modern.

“Saya minta agar pejabat di Biro Kepegawaian dapat berpikir keras agar biro ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk mendorong percepatan peningkatan SDM di lembaga kita. Tidak ada pilihan saat ini, bahwa apapun yang kita canangkan dalam rangka kerangka reformasi birokrasi, kalau SDM kita tidak bisa mengikuti perkembangan, maka lembaga kita akan tertinggal,” tuturnya.

Khusus kepada Kepala Biro Kepegawaian yang baru, Indra berharap agar bisa menjadi inspirasi untuk terus melakukan reformasi. Ia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk bisa mengidentifikasi setiap potensi di Kepegawaian.

Menurutnya, para pimpinan DPR RI sudah mengevaluasi, selama ini Setjen dan BK DPR RI masih belum maksimal dalam pemanfaatan data-data personel atau sumber daya manusia yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

“Sebagai pelayanan langsung, Biro Kepegawaian tetap harus bersikap fleksibel melayani para karyawan secara baik dan tidak kaku. Karena di era modern sekarang ini, kalau kita menjalankan aturan tetapi dalam pelaksanaannya terlalu kaku, maka kita akan sulit bersikap fleksibel. Kita juga harus punya aturan-aturan yang mendukung semua itu,” pungkasnya. (*)