PSI Sebut Negara Harus Tangani Langsung Persoalan Intoleransi
Politisi PSI Guntur Romli mengatakan, selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi ini masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terkait toleransi.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta negara harus mengatasi langsung persoalan intoleransi.
Politisi PSI Guntur Romli mengatakan, selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi ini masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terkait toleransi.
"Soal toleransi, soal kebhinekaan tidak memandang soal 5 tahun tapi perjuangan seumur hidup di atas politik elektoral," kata Guntur dalam diskusi di hotel kawasan Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2018).
Ia menilai, sejauh ini dari penelitian baik dari SETARA, Wahid Foundation, maupun Komnas HAM, ada dua aktor dalam persoalan intoleran itu.
Pertama, faktor negara yang direpresentasikan oleh pihak aparat atau Kepolisian serta pemerintah daerah yang menerapkan aturan diskriminatif pada agama tertentu.
Baca: Bunuh Satu Keluarga di Bekasi, Haris Mengaku ke Gunung Guntur untuk Tenangkan Diri
"Non-negara, ada ormas-ormas yang melakukan tindakan toleransi. Jadi itulah 2 aktor pelanggaran toleransi. Pelaku intoleran, kalau kita membaca di (penelitian) di SETARA ataupun Wahid Foundation," kata dia.
Sejauh ini ia mengatakan, pemerintah tak berani mengoreksi aturan yang bersifat diskriminatif karena alasan sektoral.
Sementara, para politisi beralasan ingin membangun citra positif di masyarakat.
"Misalnya peraturan bersama dua menteri dan kejaksaan soal rumah ibadah yang terbit di era SBY dan saat ini Jokowi tidak berani cabut aturan diskriminatif tersebut," katanya.
Meski negara harus turun langsung menanganinya,
Pakar Pemikiran Keagamaan Internasional Siti Ruhayadi Dzuhayatin mengatakan, persoalan intoleransi lebih baik diselesaikan melalui mediasi yang menciptakan ruang dialog, daripada melalui hukum.
“Pada persoalan atau ketegangan keagamaan. Persoalan ini sebetulnya, bagaimana persoalan agama ini secara mitigatif. Karena persoalan hukum itu hitam putih ya. Tapi tafsir nya nggak hitam dan putih. Oleh sebab itu yang sedang saya rancang bagaimana mencangkokkan mediasi itu dalam proses ini. Begitu banyak proses penyelesaian itu yg lebih win-win lah ya,” tutur Siti yang ditemui di kesempatan yang sama.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.