TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terus melakukan gebrakan untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR RI.

DPR RI akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan anti korupsi kepada para anggota DPR RI baru periode 2019-2024.

Pembekalan tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan pencegahan korupsi di tingkat Parlemen.

"Sebelum dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, saya berharap mereka akan mendapatkan pembekalan anti korupsi dari KPK. Ini sebagai ikhtiar untuk menekan jumlah anggota DPR RI agar tidak terjerumus korupsi, sehingga membuat wajah Parlemen menjadi lebih baik lagi," ujar Bamsoet saat bertemu Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis, (22/11/2018).

Hary Budiarto datang menemui Bamsoet dalam rangka KPK akan menggelar acara 'Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2018' yang akan diselenggarakan KPK di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 mendatang.

Acara tersebut rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Baca: Fadli Zon: Prabowo Tak Bermaksud Rendahkan Profesi Tukang Ojek

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga berharap partai politik ikut berupaya untuk memastikan para kadernya yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, mampu menjadi cermin ketaatan hukum bagi masyarakat.

Terlebih, DPR seharusnya menjadi etalase utama dari wajah partai politik yang ada di Indonesia.

“Anggota legislatif merupakan perpanjangan tangan partai politik di Parlemen. Baik buruknya wajah partai politik sangat dipengaruhi anggotanya di Parlemen. Jika anggota legislatif banyak terlibat korupsi, marwah, harkat, dan derajat partai politiknya niscaya akan turun di mata masyarakat,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPR RI juga mengajak KPK bekerjasama untuk memberikan Award kepada partai politik yang anggota dewannya tidak satupun terlibat kasus korupsi.

Pemberian Award tersebut diharapkan memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi para kadernya di Parlemen agar tidak terjerumus dalam kubangan korupsi.

"Selain punishment melalui penegakan hukum, perlu juga diberikan reward kepada partai politik yang bisa menjaga para kadernya di DPR RI dari tindakan korupsi. DPR RI akan mengajak KPK untuk bekerjasama melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif dan akuntabel. Award yang diperoleh akan menjadi hal yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik di mata masyarakat Indonesia," papar Bamsoet.

Baca: Singgung Pidato Tukang Ojek Prabowo, Andi Arief: PD Hargai Profesi Ojek Online, Kami Bersama Anda

Untuk membenahi pencegahan korupsi dari hulu, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai perlu adanya pembenahan terhadap UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011.

Sebagai negara demokrasi, peran partai politik di Indonesia sangat besar. Dari sinilah lahir pemimpin dari tingkat daerah sampai nasional.