Kebijakan dan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan implementasi dari Nawacita sebagai arah kebijakan, telah menciptakan transformasi struktural dan akan terus diusung sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan.

Ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Arif Budimanta mengatakan perubahan struktural tersebut utamanya terjadi karena pemerintah mendorong masyarakat menengah ke bawah menjadi lebih berdaya.

“Dengan semangat tersebut transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan ke depan. Jika kebijakan ini terus berlangsung akan menciptakan dan mengukuhkan kemandirian ekonomi,” ujarnya dalam Focus Group Discussion dengan tema Arah Kebijakan Pembangunan ke Depan bersama para akademisi di Jawa Timur, Rabu (21/11).

Arif melanjutkan, program-program itu telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Pertama ialah kian menurunnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 berada di posisi 9,82% dan merupakan angka terendah sepanjang sejarah. Posisi tersebut turun 1,24 poin dari posisi September 2017 yakni sebesar 10,12%.

“Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.

Kemudian ialah penurunan tingkat pengangguran yang mampu berkurang hingga 5,13% pada Februari 2019. Berdasarkan data BPS, angka tersebut merupakan angka terendah sejak 1999.

“Jadi  kalau dikatakan lapangan kerja tidak ada, ini tidak betul. Tingkat pengangguran yang terus menurun mencerminkan pertumbuhan penyediaan lapangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja,” ucap Arif.

Beberapa kebijakan dan keberhasilan yang telah dilakukan Jokowi dalam masa pemerintahan ini setidaknya ada 18. Seluruh keberhasilan tersebut berorientasi pada keadilan sosial sehingga mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dia menjelaskan program yang berdasar pada keadilan sosial tersebut memiliki dua orientasi yakni baik terhadap akses dan juga aset di seluruh aspek kehidupan.

Pertama ialah program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017, seperti diungkap data Kementerian Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.

“Pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun, begitu pun dengan pendidikan yang merupakan modal utama bagi pembangunan negara,” ucap Arif.

Pemerintah, sambungnya, juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.

Dalam kepemimpinan Jokowi, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan,  pemerintah telah berhasil membangun jalan desa  sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak 25.905 Ha melalui program Dana Desa.

Perwujudan keadilan ekonomi yang paling nyata di wilayah Timur Indonesia ialah dengan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM), yang tentunya akan membuat distribusi dan logistik semakin murah.

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.

“Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak demi mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan transformasi struktural,” kata Arif. (*)