Zumi Zola Divonis 6 Desember 2018, Ini Permintaannya
Zumi Zola kembali memohon agar majelis hakim dan jaksa KPK mengabulkan permohonan justice collabolatornya (JC).
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola akan divonis pada 6 Desember 2018.
"Tadi sudah pembacaan pledoi, nanti untuk vonisnya 6 Desember 2018 ya. Sidang ditunda sampai dua minggu kedepan," ujar Ketua Majelis Hakim, Yanto, Kamis (22/11/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sebelum menutup sidang dengan agenda pledoi, Ketua Majelis Hakim, Yanto memberi kesempatan pada Zumi Zola untuk menyampaikan sesuatu jika ada yang ingin disampaikan.
Merespon itu, Zumi Zola kembali memohon agar majelis hakim dan jaksa KPK mengabulkan permohonan justice collabolatornya (JC).
"Izin menyampaikan memohon pertimbangkan keringanan untuk masa kurungan dan jumlah denda. Termasuk agar dapat dipertimbangkan JC saya. Kemudian untuk uang di brankas dan di rekening bank yang dibekukan kiranya dapat dikembalikan karena itu jadi sumber pembiayaan kehidupan kami sekeluarga," pinta Zumi Zola.
Menanggapi permintaan Zumi Zola, jaksa KPK menyampaikan bahwa uang di brankas tidak turut disita dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Zumi Zola.
Baca: Elite NasDem: Kemarin Prabowo Hina Tampang Boyolali Sekarang Rendahkan Driver Ojek
Jaksa menyarankan Zumi Zola dan kuasa hukumnya mengirim surat ke penyidik KPK soal uang di brankas agar bisa dikembalikan karena memang tidak masuk dalam daftar barang bukti yang disita penyidik.
Diketahui nota pembelaan tersebut dibuat menanggapi tuntutan jaksa pada Kamis (22/11/2018) lalu yang menuntut Zumi Zola dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Bahkan jaksa KPK juga menuntut agar majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Zumi Zola selesai menjalani hukuman.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.