TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai bentuk solidaritas dan empati atas musibah gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menghimpun dana dan menggerakkan seluruh anggotanya untuk bersama bahu-membahu membantu saudaranya yang tertimpa musibah.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Kantor Sekretariat Apkasi, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Donggala diserahkan oleh yang pertama dr Hasto Wardoyo (Bupati Kulon Progo) sebesar Rp.146.619.900 dan kedua dari Pemerintah Kabupaten Bogor diserahkan oleh Nurhayanti (Bupati Bogor) sebesar Rp.500.000.000.

Serta bantuan Rp.2,5 M untuk renovasi masjid di Kabupaten Lombok Utara diserahkan Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming atas nama PT Batulicin 69.

Sebelumnya, hampir selama dua bulan Apkasi bekerjasama dengan Pemkab Tanah Bumbu mendirikan Posko dan Dapur Umum di Kabupaten Sigi yang melayani 6.000 hingga 7.000-an paket makanan setiap harinya.

Selain agenda penyerahan bantuan sosial, Apkasi juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pergantian pengurus antar waku, yakni menunjuk Najmul Akhyar, Bupati Lombok Utara selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan pejabat lama yang tersandung masalah hukum.

“Pergantian ini sangat penting bagi roda organisasi, agar Apkasi bisa segera berjalan kembali dan diperlukan pejabat yang bisa bergerak cepat mengingat saya sendiri sebenarnya sudah harus pensiun karena sudah mundur dari jabatan bupati sejak bulan Juli lalu,” ujar Mardani H Maming.

Mardani lantas menitipkan tugas agar Sekjen yang baru ini nanti lebih aktif memperjuangkan kepentingan anggota terutama di dalam memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala daerah.

“Dulu kita ini menjabat bupati ada rasa kebanggaan tersendiri, sekarang kondisinya berubah menjadi tidak nyaman. Tidak ada lagi rasa saling mengayomi di antara komponen bangsa ini, malah saling mencurigai dan hidup ini rasanya penuh was-was tiap harinya,” keluh Mardani.

Najmul Akhyar sendiri mengaku telah menyiapkan diri untuk mengemban amanah menjadi Sekjen Apkasi.

“Awalnya memang saya terkejut mendapat kepercayaan ini, karena ini memang cukup berat bagi saya, namun setelah saya diskusi dan mempertimbangkan dengan seksama, mungkin ini nanti akan ada hikmahnya. Saya menerima jabatan ini karena saya percaya Apkasi ini besar bukan karena Superman, tapi Insya Allah karena superteam sehingga tugas seberat apapun akan terasa ringan dengan kebersamaan para pengurus dan bupati yang terus memberi saran dan masukan di samping semangat dan dedikasi dari segenap tim Sekretariat Apkasi. Kita hajatkan bersama-sama, agar amanah ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini,” ujarnya.

Sementara itu Penasehat Khusus Apkasi, Prof Ryaas Rasyid menegaskan bahwa apa yang dilakukan Apkasi ini telah menunjukkan kepedualiannya terhadap situasi umum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik berkenaan dengan situasi pemerintahan terutama terkait kasus-kasus yang dijadikan target oleh KPK, kepedulian terhadap bencana dan penderitaan, serta kepedulian terhadap penguatan organisasi Apkasi sendiri.

Menghadapi situasi yang berkembang, Ryaas Rasyid memberikan semangat dan motivasi kepada para bupati agar terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

“Kekuasan itu harus dipandang sebagai suatu kesempatan emas bagi para kepala daerah untuk berbuat kebaikan. Gunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya, jangan takut berinovasi hanya karena banyak kasus para bupati yang tersandung masalah hukum,” imbuhnya.

Namun begitu, Ryaas Rasyid mengakui bahwa bagi orang pemerintahan itu memerlukan kejelasan, apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

“Saya melihat aturan tentang otonomi daerah yang sekarang ini belum final, masih perlu perbaikan di sana-sini. Rasanya tidak fair membebani bupati yang mengelola uang triliunan rupiah dan geografis wilayah yang sangat luas serta menghadapi langsung banyak persoalan warganya di lapangan dengan kewenangan dan konpensasi yang sangat sedikit seperti sekarang ini. Kalau mau menjalankan pemerintahan yang baik itu harus menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kompensasinya,” tukasnya.