Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut Reuni 212 yang akan digelar esok, Minggu (2/12/2018) tidak ada unsur politik.

Dia mengatakan acara tersebut merupakan wujud memperjuangkan keadilan untuk umat Islam.

Hal tersebut juga sekaligus membantah pernyataan  Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menilai Reuni 212 adalah gerakan oposisi politik.

"Kepentingan untuk memperjuangkan keumatan umat Islam, tujuannya memperjuangkan keadilan untuk umat Islam, tidak lebih tidak kurang, nggak ada hubungan politik," ucap Natalius dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

Menurut eks komisioner Komnas HAM itu, umat Islam kini merasa tidak menerima keadilan dari pemerintah.

Untuk itu, Pigai menilai melalui gerakan itulah umat Islam yang merasa belum mendapatkan keadilan menyampaikan pendapatnya.

"Dulu Islam jadi bagian pemerintah, jika pemerintah tidak bisa memberikan keadilan ke umat Islam, berhak dong menyampaikan tuntutannya, harapan keadilan untuk kebaikan bangsa dan negara," jelasnya.

Pigai menambahkan Reuni Akbar 212 hanya momentum umat Islam kembali berkumpul dan bereuni memperingati aksi 2 Desember 2016 lalu.

Menurutnya reuni kali ini dilaksanakan kebetulan saat tahun politik sehingga banyak anggapan gerakan itu untuk kepentingan politik.

"Tidak ada kaitannya dengan gerakan politik karena kebetulan di tahun politik. Ini hanya sekadar Reuni 212 kebetulan terjadi pada besok," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni Akbar 212 merupakan gerakan oposisi politik.

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada pilpres 2019. Dengan kata lain, Reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini," ucap Boni.