TRIBUNNEWS.COM, Katowicw, Polandia - Indonesia pertegas posisi pentingnya mengatasi dampak perubahan iklim dunia. Komitmen Indonesia akan disampaikan dalam berbagai negosiasi pada Konferensi pengendalian perubahan iklim (COP24), di Katowice, Polandia, 2-14 Desember 2018.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr.Siti Nurbaya Bakar, M.Sc memimpin delegasi Indonesia. Pada sidang PBB ini, diperkirakan 45 ribu orang peserta dari 197 perwakilan negara hadir membahas status dan upaya pengendalian perubahan iklim dunia.

Delegasi Indonesia tidak hanya siap untuk negosiasi, tetapi juga siap untuk 'soft diplomacy', serta menyampaikan keunggulan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia sesungguhnya cukup maju dalam implementasi Paris Agreement.

''Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan berlangsung oleh masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha, serta pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun  yudikatif,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya dalam rilis pada media, Selasa (4/12).

Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia kata Menteri Siti Nurbaya adalah partisipasi semua pihak dan cukup lengkap.

''Ini merupakan modal dasar Bangsa dan membanggakan. Saya optimis kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rule book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 33. Kita kerja yang baik saja,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan komitmen penurunan target emisi gas rumah kaca (GRK), dan program adaptasi perubahan iklim yang disebutkan di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai produk dari Paris Agreement.

Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Melalui NDC, Indonesia berkomiten menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen melalui kerjasama internasional.

''Data tahun 2016, Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 8,7 persen dari berbagai sektor. Pada tahun 2017 penurunan emisi telah mencapai sekitar 16 persen,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Dalam mencapai target 29 persen, Indonesia memiliki modalitas yang baik dalam pemenuhan janji NDC yaitu melalui kebijakan dan peraturan yang dimiliki, serta aktivitas dan peran lembaga dalam mendukung pendanaan, pengembangan kapasitas, transfer teknologi, kemitraan dan penelitian.

Paviliun Indonesia dan Soft Diplomacy

Di COP 24 UNFCCC Katowice, delegasi Indonesia juga menyelenggarakan Paviliun Indonesia sebagai bagian dari "soft diplomacy". Karena di sini tidak hanya menampilkan capaian Indonesia dalam pencegahan perubahan iklim, namun juga menyajikan informasi komitmen dan upaya Indonesia dalam pengurangan emisi.

Selain itu juga disajikan berbagai gambaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kebijakan, aturan, dan implementasi lapangan.

Sebagaimana diketahui dampak perubahan iklim telah mengancam keberlanjutan negara-negara di dunia dan berdampak nyata bagi kehidupan manusia. Pada COP 21 tahun 2015, negara-negara peserta UN sepakat berupaya menekan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius pada tahun 2100 atau bahkan 1,5 derajat Celsius sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement. Pertemuan COP 24 di Polandia, akan menentukan perjalanan perubahan iklim kedepan. 

 “Hari ini tiga tahun setelah Paris Agreement, semua negara hadir di Katowice membuktikan komitmennya dalam pengendalian perubahan iklim”, ucap Andrzej Duda, Presiden Polandia, pada acara pembukaan COP-24, Senin pagi waktu setempat.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres juga mengingatkan bahwa dunia sedang dalam masalah dengan perubahan iklim. Menurutnya perubahan iklim berjalan lebih cepat dari upaya manusia. “Kami mengingatkan ini adalah deadline, kita tidak punya banyak waktu untuk negosiasi yang panjang. Yang kita butuhkan adalah political will and green leadership,'' kata Guterres.

Dalam sidang PBB bidang perubahan iklim ini, tim negosiasi Delegasi Indonesia juga turut hadir, merupakan perwakilan dari kementerian dan lembaga, LSM,  dan peneliti, yang telah dibekali kertas posisi.(*)