Selama satu hari, 6 Desember 2018, Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan, didampingi oleh Guntur Sasono dan Libert Kristo Ibo dari Fraksi Demokrat; Marhany Pua dari Kelompok DPD, Fadholy dari Fraksi Nasdem, dan Jendry Alting Keintjem dari Fraksi PDIP, mengunjungi fasilitas kesehatan dan pelabuhan yang ada di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.

Faslitas kesehatan yang dikunjungi adalah Rumah Sakit Pratama, Puskesmas Enemawira, dan Rumah Sakit Liun Kedange. Sedang pelabuhan yang disambangi adalah Petta dan Tahuna.

Dari semua kunjungan yang dilakukan, Mangindaan menyebut banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia-Filiphina ini. "Masalah yang ada sudah ada yang teratasi, ada pula yang belum", ungkapnya.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyebut kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting dan strategis untuk itu perlu dikunjungi dan ditinjau agar apa yang dibutuhkan masyarkat bisa diketahui.

"Jangan sampai masyarakat perbatasan tak sejahtera", ujarnya. Dikatakan MPR sangat serius dalam melihat perbatasan sehingga perbatasan yang ada di Indonesia dengan negara lain, baik di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera semua pernah dikunjungi. "Ternyata butuh perhatian pada banyak hal", ungkapnya.

Kunjungan ke wilayah perbatasan itu menurutnya juga merupakan program yang telah dibahas pada November 2015 dalam pertemuan yang dipimpinnya di Manado, Sulawesi Utara. "Setelah 2 tahun kita cek apa yang sudah direalisasikan oleh instansi dan kementerian terkait", ujarnya.

Rumah sakit yang ada yang dibangun dengan dana konsentrasi diakui mampu mencukupi pembangunan gedung dan isinya. Namun diakui fasilitas rumah dinas untuk dokter belum dibangun. Dirinya menyebut perlu anggaran tambahan dari kementerian untuk membangun rumah dinas dokter.

Untuk mencukupi dokter, dirinya mengharap agar anak-anak SMA di Sangihe didorong kuliah di Fakultas Kedokteran. Setelah lulus diharapkan kembali ke kampung halaman dan mengabdi menjadi dokter. Sambil menunggu anak-anak Sangihe kuliah di Fakultas Kedokteran, pemerintah kabupaten merekrut dokter dengan sistem semisal pegawai tidak tetap (PTT) dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati. "Bupati terlihat memprioritaskan pembangunan kesehatan", ujarnya. "Apa jadinya kalau masyarakat tak sehat", tambahnya.

Mangindaan juga memuji Sangihe telah mentas dari daerah kemiskinan. Dari sinilah maka kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian dirinya berharap tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe.

Terkait masalah perhubungan laut, mantan Menteri Perhubungan itu ingin angkutan laut bersinergi antarpulau. Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, diharap dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur.

Transportasi yang bersinergi itu tidak hanya untuk menunjang proses perdagangan namun juga untuk melayani kesehatan.

Agar berjalan efisien dan efektif, dirinya mengusulkan kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau cargo saja namun diharapkan kapal selain mengangkut penumpang juga mengangkut cargo. "Dwi fungsi", ujarnya. Dengan cara ini tidak membuat jasa pelayaran rugi. "Hal demikian juga saya lihat di Australia", ungkapnya.

Menjelang Natal dan Tahun baru, masyarakat Sulawesi Utara sangat membutuhkan banyak keperluan. Ia berharap agar Kementerian Perhubungan mampu menyediakan kapal yang ada sehingga di saat Natal dan Tahun Baru, masyarakat bisa merayakan dengan gembira.

Mangindaan mengatakan MPR merupakan representasi dari anggota DPR dan DPD. Untuk itu masalah-masalah yang ada akan dibawa ke komisi-komisi terkait. "Sebagai mitra pemerintah maka masalah yang ada akan diselesaikan", ujarnya.

Tugas pokok MPR menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan mensosialisasikan Empat Pilar. "Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tak perlu dirisaukan karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa", ujarnya.(*)