Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia: Angka Kematian di Panti Sosial Tinggi
Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah jumlah tenaga panti sosial yang terbatas untuk memberi layanan kesehatan
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti mengatakan satu masalah krusial yang menjangkiti panti-panti sosial di Indonesia adalah tingginya angka kematian di sana.
Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah jumlah tenaga panti sosial yang terbatas untuk memberi layanan kesehatan kepada para penghuninya termasuk penyandang disabilitas.
“Banyak sekali angka kematian di panti-panti sosial, saya pernah ke salah satu panti sosial di Bekasi dan mendapat cerita bahwa sekitar 3 sampai 4 atau bahkan sampai 7 orang meninggal dalam sebulan, apalagi di salah satu panti ada yang mengatakan setiap minggu pasti ada penyandang disabilitas yang meninggal dunia,” jelas Yeni di Jakarta, Jumat (7/12/2018).
“Sebenarnya karena petugas di panti sosial itu terbatas sehingga angka kematiannya tinggi,” imbuh Yeni.
Yeni kemudian mengatakan terbatasnya jumlah tenaga di panti-panti sosial tersebut membuat pelayanan kesehatan bagi para penyandang disabilitas tidak maksimal.
“Misal penyakit yang dialami tidak ditangani, keluhan tidak ditanggapi secara serius, bila ada penyandang disabilitas yang sakit parah tidak langsung dibawa ke rumah sakit, karena memang banyak panti sosial yang tidak bekerja sama dengan rumah sakit,” tegasnya.
Keadaan panti sosial yang kurang memadai atau mengalami ‘overload’ juga ditengarainya sebagai penyebab tingginya angka kematian di panti sosial.
“Tak hanya di Bekasi, banyak temuan panti sosial yang tak layak seperti di Brebes, Cilacap, Garut hingga Tasikmalaya,” ungkapnya.
Yeni mengeluhkan bahwa permasalahan-permasalahan seperti itu tidak ditanggapi secara baik oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Sosial.
“Kami menganggap persoalan itu gagal total ditangani Kementerian Sosial sehingga kemarin kita ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kita coba yakinkan pemerintah melalui sudut pandang HAM serta menyadarkan pemerintah bahwa masalah ini adalah maasalah lintas sektoral,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.