Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti kinerja DPR yang dinilai kurang produktif.

Calon anggota legislatif PSI, Sigit Widodo mengatakan berdasarkan data Formappi, pada masa sidang 2018-2019, DPR hanya bisa membuat 4 undang-undang.

"Turun dari tahun lalu yang jumlahnya 6 dan turun lagi dari tahun sebelumnya yang jumlah 7. Bukan bertambah yang disahkan tapi justru berkurang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Baca: Karding: Baru Calon Sudah Memusuhi Pers, Kalau Terpilih Saya Duga Diberedel

Sementara itu disatu sisi, anggaran untuk DPR terus meningkat setiap tahunnya.

Anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 4,7 triliun.

"Kita bego-begoan aja deh, dengan biaya Rp 5,7 triliun kok cuma 4 Undang Undang? Kalau mau pukul rata kan satu UU triliunna harganya. Itu membuat DPR RI kita tidak efisien dan jadinya biayanya terlalu mahal," katanya.

Tidak hanya itu, partainya juga menurut Sigit menyoroti temuan BPK 2016 soal adanya kunjungan kerja fiktif yang jumlahnya mecapai Rp 1 triliun.

Baca: 16 Jenazah Pekerja Korban Pembantaian KKB di Papua Berhasil Dievakusi, Ini Daftar Namanya

Karena itu ia meminta data kunjungan kerja DPR dibuka untuk mengetahui apa saja yang yang dikerjakan dan hasil dari kunjungan kerja tersebut.

"Ketika mereka melakukan kunker itu mereka ngapain aja? Ada laporan atau tidak? Biayanya berapa? kemudian rapat rapat tiap UU ada berapa kali? biayanya berapa?" katanya.