Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setuju bila Partai Politik dibiayai negara.

Hanya saja PSI ingin pembiayaan tersebut tidak hanya tunggal dari negara saja, melainkan juga dikombinasikan dengan biaya dari sumbangan publik.

Baca: Saling Klaim Jumlah Peserta Reuni Akbar 212, Anies Baswedan: Ukuran Monas 80 Hektare

"Sebetulnya itu ide yang baik dalam artian kita tahu korupsi itu nantinya berkaitan dengan mahalnya biaya politik. Tapi nampaknya harus ada mix," ujar Juru bicara PSI Mikhail Gorbachev di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (7/12/2018).

Saat ini PSI menurutnya sudah menerapkan pembiayaan partai dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca: Erick Thohir Lapor Penyelenggaraan Asian Games Hemat Rp 2,8 Triliun Kepada Jusuf Kalla

Hal tersebut untuk menghidari para anggota DPR yang terpilih lalu mengunakan cara-cara melanggar hukum untuk mengganti modal kampanyenya.

"Kalau bisa kalau kita mau bersih semuanya, maka masyarakat berpartisipasi dalam politik. supaya jangan nanti diambil dari duit duit lain," tuturnya.

Baca: Nasdem Tolak Usulan Partai Politik Dibiayai Pemerintah

Partisipasi publik dalam pembiayaan politik yang udah dilakukan PSI, salah satunya melalui kartu sakti.

Baca: Sama-sama Berada di Bali, Luna Maya dan Pengusaha Asal Malaysia Ramai Didoakan Berjodoh

Melalui kartu tersebut siapun bisa membiayai partai termasuk mahasiswa.

"Sudah sudah. nyaris semuanya kita dibiayai publik. kartu sakti kita sudah keluarin kemarin itu. mulai dari mahasiswa 25 ribu sampai Miliaran juga boleh," katanya.