Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tampil dalam diskusi tentang Pemilu Ceria dan Anti Hoax di Kota Hamamatsu, Perfektur Shizuoka, Sabtu (8/7/2018) malam.

Acara yang diselenggarakan oleh PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Shizuoka itu berlangsung meriah, bukan hanya dihadiri oleh mahasiswa tetapi juga oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di daerah Shizuoka.

Dalam ceramahnya mantan Ketua MK yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan bahwa pemilu adalah salah satu wujud yang paling konkret dari implementasi demokrasi.

"Karena kita sudah memilih demokrasi sebagai asas dan sistem ketatanegaraan, maka marilah kita laksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya," ajak Mahfud.

Dikatakan Mahfud, saat ini kita sudah mempunyai instrumen-instrumen hukum untuk berjalannya Pemilu yang baik, yakni adanya KPU yang independen, adanya Bawaslu/Panwaslu, DKPP, dan MK yang semua mengawal agar pemilu dan hasilnya baik.

"Bahkan sekarang ini UU memberi tempat kepada pemantau yang dibentuk oleh masyarakat," tambah Mahfud.

Baca: Petugas Lapas Sukamiskin Dibekali Teknologi GPS saat Mengawal Warga Binaan yang Izin ke Luar

Pada era Orde Baru dulu proses pemilu dari hulu ke hilir didominasi oleh Pemerintah yang berpusat di Departemen Dalam Negeri.

Pada sesi tanya jawab Mahfud banyak ditanya tentang banyaknya hoax yang menimbulkan kesan permusuhan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat menjelang pemilu.

"Dengan banyaknya hoax di medsos, apa tindakan BPIP? Apakah tidak ada rencana menghidupkan lagi pelajaran Pancasila di sekolah dan universitas?" tanya seorang peserta.

Mahfud menjelaskan bahwa BPIP bukan lembaga eksekutor atau pembuat kebijakan.

Anggota Dewan Pengarah BPIP itu menjelaskan bahwa BPIP adalah pembantu Presiden dalam membuat dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan Pancasila.

Yang menginplementasikan kebijakan Presiden untuk melaksanakan ideologi Pancasila adalah unit-unit pemerintahan yang terkait seperti Kemendikbud, Kemenristek-Dikti, POLRI, Kemendagri, Kemenag dan lain-lain.

Sedangkan BPIP hanya punya hubungan koordinasi saja dengan unit-unit terkait tersebut dalam melakukan aktivitas sosialisasi.