Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah telah memberikan semua kebutuhan di Papua, baik melalui berbagai kebijakan maupun fasilitas, dalam upaya rekonsiliasi di Papua.

"Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) terkecuali kemerdekaan. Dana itu sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata JK yang ditemui di Istana Wapres JK, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/12/2018).

Wapres JK menyebut, keinginan politik dari Papua juga telah dipenuhi Pemerintah pusat, salah satunya adalah kepala daerah yang harus orang asli Papua.

Sehingga, ia menyayangkan, sejumlah peristiwa berdarah terjadi di pulau berjuluk Cendrawasih itu.

Baca: 7 Manfaat Bercinta yang Bagus buat Kesehatan

"Pemerintahan politik sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati, harus orang asli. Kalau di Aceh ndak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak. Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Semua sudah maksimum," ungkap dia.

Baginya, kini yang harus dilakukan, adalah proses saling memahami antara pemimpin, lalu membangun birokrasi yang bersih di Papua.

"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," ujarnya.