Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tak hanya menimpa masyarakat biasa, melainkan juga melibatkan pemerintah sebagai korban.

Di mana salah satunya, ia menyoroti, peristiwa penembakan sejumlah pekerja proyek dan aparat TNI di Kabupatn Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Ujar JK, itu termasuk pelanggaran HAM yang serius kepada pemerintah.

“Aparat pemerintah banyak yang dilanggar hak-haknya. Siapa yang melanggar? Bukan tentara tapi masyarakat yang anti pemerintah sangat melanggar HAM,” ujar JK saat memberikan sambutan dalam peringatan hari HAM internasional di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018)

Baca: Selingkuhi Istri Temannya, Pria Asal Cilacap Ini Tertangkap Basah Lagi Bercinta di Lapangan Bola

Wapres pun menyayangkan, kejadian tersebut dan meminta pelaku dihukum berat.

JK berharap kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan meminta Komnas HAM turut andil melihat persoalan tersebut dengan fair dan adil.

“Kita harus selesaikan itu dengan baik. Komnas HAM saya rasa akan fair, sehingga pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh tapi juga jadi korban,” ucap JK.

Terlepas dari hal tersebut, JK menilai rekonsiliasi masih menjadi upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dengan berkaca dari konflik separatisme di Aceh.

“Jangan dituduh pemerintah yang langgar HAM, ada juga dari mereka yang bakar sekolah, bunuh orang, jadi sama-sama saja. Makanya perlu rekonsiliasi,” tuturnya.