Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Kritik Data Pangan dan Anggaran Kementan Salah Alamat

Data baru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui citra satelit mengenai luas lahan sawah menjadi sandaran kritik

Editor: Content Writer
zoom-in Pengamat: Kritik Data Pangan dan Anggaran Kementan Salah Alamat
Kementan
Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada Kementerian dan Lembaga lain. 

Menurutnya, lahan rawa Indonesia merupakan lahan pertanian produktif yang luas dengan potensi produktivitasnya yang bisa mencapai 7,4 ton per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas varietas lokal yang hanya 2,5 sampai 3 ton per hektare.

Kementan: Penggunaan Anggaran Clear

Untuk menepis keraguan berbagai kalangan mengenai penggunaan anggaran, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sejak tiga tahun lalu telah menjalin komunikasi dengan KPK.

“Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, ujar Amran pasti.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, pemeriksaan anggaranpemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada Kementerian dan Lembaga lain.

“KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus,” katanya.

Dan mengenai anggaran cetak sawah, Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Irwantoro mengutip hasil laporan penggunaan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementan yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selma dua tahun berturut-turut.

BERITA TERKAIT

“Dua tahun yaitu 2016 dan 2017 Kementa mendapatkan predikat WTP dari BPK. Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan clear”, pungkas Syukur pasti. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas