TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan, akan mempercepat proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)  tahun 2019.

Bila tahun 2018, bantuan sosial diberikan pada Februari, Mei, Agustus, dan November untuk tahun depan diberikan Januari, April, Juli, dan Oktober. 

"Waktu penyaluran yang dimajukan itu agar para KPM bisa memperoleh manfaat secara lebih cepat," kata  Agus dalam keterangan pers, Minggu (16/12/2018).

Pemerintah dalam hal Ini Presiden Jokowi Widodo juga akan menaikkan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir 100% jika dibandingkan tahun 2018.

Indeks bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dipastikan meningkat pada 2019.

Pemerintah sendiri telah menetapkan indeks bantuan sosial yaitu bantuan Tetap PKH Reguler Rp. 550.000/ Keluarga/Tahun, bantuan tetap PKH Akses Rp. 1.000.000/ Keluarga/Tahun (KPM yang tinggal di daerah sulit dan terpencil), KPM yang memiliki Ibu hamil, mempunyai anak balita, tinggal dengan bersama lansia dan disabilitas Rp. 2.400.000,-/jiwa/Tahun.

Juga KPM yang memiliki anak usia sekolah SD Rp. 900.000/ Jiwa /Tahun, SMP Rp. 1.500.000/ Jiwa/Tahun dan SMA Rp. 2.000.000/Jiwa/Tahun

Setiap KPM PKH akan diberikan bantuan maksimal untuk 4 orang berdasarkan komponen kondisionalitas, dengan jumlah penerima tetap 10 juta KPM.

Baca: Pujian Agus Gumiwang untuk Jokowi Soal Program Keluarga Harapan

Mensos optimis bahwa angka kemiskinan pada 2019 mendatang bakal semakin turun. Pada akhir 2019 diperkirakan bisa mencapai 9,5% atau bahkan bisa sampai 9 persen.

"Syaratnya, program-program bantuan sosial harus dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi," tegas Agus.

Mensos Agus mengapresiasi Pekerja Sosial Supervisor yang telah membaktikan diri selama 30 hari secara bergantian, memberikan Layanan Dukungan Psikososial bagi korban gempa, likuifaksi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

Layanan dukungan psikososial melalui pendekatan FDS dengan menyesuaikan pada kondisi kedaruratan, terbukti efektif mendorong masyarakat untuk dapat beradaptasi ulang dengan kondisi yang telah membuat mereka traumatis.

"Kehadiran Pekerja Sosial Supervisor PKH merupakan wujud representatif hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat terdampak melalui Program Keluarga Harapan," katanya.

Profil kemiskinan di Indonesia selama kurun 4 tahun terakhir mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 (satu) digit pada Maret 2018 (9,82%), yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan tujuan kegiatan Jambore PKH yang pertama melakukan sosialisasi arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasaan kemiskinan dan ketimpangan, kedua untuk menguatkan SDM PKH agar berperilaku santun, integritas, dan profesional dalam mengemban tugas, bekerja bersama rakyat dan tampil sebagai role model dalam pembangunan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

Tujuan yang ketiga menurut Harry adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebhinekaan pada SDM PKH agar memiliki keterampilan dalam komunikasi, mengorganisasi potensi masyarakat, dan membantu upaya penanganan pengaduan yang muncul di tengah masyarakat.

"Jambore PKH yang diikuti 650 orang akan mendapat arahan dan berdialog langsung dengan Bapak Presiden RI di Istana Kepresidenan," papar Harry,

Peserta terdiri dari 52 orang unsur Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 7 orang Koordinator Regional, 62 orang Koordinator Wilayah, dan 529 orang Koordinator Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.