Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak Sebut Perlindungan Konsumen Mengkhawatirkan

Rolas yang berlatar belakang sebagai pengacara ini bahkan terjun langsung ke lapangan melakukan advokasi terhadap aduan masyarakat.

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak Sebut Perlindungan Konsumen Mengkhawatirkan
HandOut/Istimewa
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Rolas Budiman Sitinjak, dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun, di Gedung I Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam catatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), perlindungan konsumen masih dalam keadaan menghawatirkan.

Tahun depan, diperkirakan bakal ada potensi ledakan perlindungan konsumen yang merasa terabaikan atau dirugikan.

Wakil Ketua BPKN, Rolas Budiman Sitinjak mengungkapkan, pada periode keempat ini yang dilantik sejak akhir Agustus 2017, hingga pertengahan Desember 2018 mencapai 500 lebih pengaduan.

Di mana, kebanyakan laporan konsumen dari sektor properti atau perumahan. Tercatat, sejak September 2017 hinga pertengahan Desember ini sebanyak 434 kasus pengaduan masalah perumahan.

"Di Januari sampai Desember 2018 saja ada sebanyak 348 kasus pengaduan soal perumahan. Persoalan ini paling besar didominasi masalah pembiayaan, di mana banyak terjadi kasus pembiayaan terhadap rumah bodong," sebutnya dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun, di Gedung I Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Rolas yang berlatar belakang sebagai pengacara ini bahkan terjun langsung ke lapangan melakukan
advokasi terhadap aduan masyarakat.

Dia mencotohkan, ada aduan yang mengaku ketika sudah lunas bank tersebut tidak bisa menghadirkan sertifikat.

"Sialnya lagi ternyata sertifikatnya malah diagunkan ke bank lain, jauh sebelum adanya KPR tersebut,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Ketua DPD DKI Jakarta Taruna Merah Putih itu, yang paling bermasalah adalah soal pembiayaan, dengan lembaga paling bermasalah sebanyak 75 persen oleh bank pelat merah.

Dirinya menganjurkan, hingga kini masih banyak yang terjebak dengan rumah bodong, alias rumah tanpa sertifikat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas