Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI Gus Irawan Pasaribu mengkritik pidato Presiden Jokowi tentang program keluarga harapan (PKH) yang disampaikannya di hadapan para 598 tenaga pendamping PKH dari 34 provinsi beberapa waktu lalu.

Pemerintah selama ini mengklaim angka kemiskinan turun sebesar 26 juta jiwa atau sekitar 9,8 persen di tahun 2018.

Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun pada 2020 menjadi 15,6 juta jiwa. Namun di satu sisi pemerintah jurstu meningkatkan jumlah penerima keluarga harapan sebesar 4 juta jiwa menjadi 10 juta jiwa.

“Dari pernyataan itu saya menangkap 26 juta angka kemiskinan saat ini nanti di 2020 menjadi 15,6 juta,” kata Irawan, Senin, (17/12/2018).

Dia menilai, angka-angka yang dipaparkan pemerintah selama ini menurut Ketua Komisi VII itu tidak sebanding dengan yang terjadi di lapangan.

"Sewaktu reses di dapil, saya bertemu dengan pendamping PKH. Saya tanya apakah PKH ini mampu memutus rantai kemiskinan masyarakat paling miskin. Mereka menggelengkan kepala, menjawabnya, ” kata Gus Irawan Pasaribu.

Baca: Defisit Neraca Perdagangan RI Semakin Lebar, Sandi: Sri Mulyani Butuh Pemimpin Tegas Seperti Prabowo

Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua DPP Gerindra tersebut menilai jumlah anggota keluarga penerima PKH beragam ada yang 4 orang, bahkan ada yang sampai 12 orang.

Jumlah anggota keluarga tersebut apabila dikalikan dengan jumlah penerima PKH, maka angkanya melebihi angka kemiskinan yang diklaim pemerintah.

Baca: Harga Minyak Jatuh Ke Titik Rendah, Harga Jual BBM Pertamina Kok Belum Juga Turun?

"Kalau yang disasar PKH 10 juta, berarti dikali 5 anggota keluarga. Artinya ada 50 juta jiwa. Kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan sekarang versi pemerintah 26 juta, tapi kalau dihitung dengan PKH jadinya 50 juta penduduk sangat miskin. Mana yang benar, angka kemiskinan kita 9,8 persen itu yang bohong, atau PKH ini yang lari dari ketentuan dengan dugaan ada penerima siluman,” papar Gus Irawan Pasaribu.

Selain itu pemerintah mengklaim setiap tahun angka kemiskinan Indonesia terus menurun, namun sebaliknya jumlah penerima PKH meningkat. 

“Ini ada yang salah, membuat bingung. Makanya saya jadi ragu presiden mengerti atau tidak. Paradox kan? Angka kemiskinan katanya turun tapi penerima manfaat PKH malah naik. Ini yang saya bilang ada yang bohong atau presiden kita tak mengeri,” tegasnya.