TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menilai saat ini literasi sangat penting agar generasi muda bisa keluar dari kegagapan teknologi digital. 

Selain itu, melek literasi juga diperlukan untuk menangkal kabar-kabar hoax.

Contohnya di media sosial, menurut dia informasi di media sosial banyak yang bersifat merusak atau informasi sampah.

Bahkan Presiden Jokowi pun menjadi sasaran hoax seperti tuduhan anggota PKI yang sudah berkali-kali dibantahnya.

Baca: Menteri Kesehatan Dorong Penghuni Lapas Lakukan Tes HIV

"Karena memang tidak masuk akal PKI bubar 65 sementara Presiden Jokowi lahir tahun 61 disitulah pentingnya kita menggunakan akal sehat dalam menyaring setiap informasi," kata Bursah dalam pernyataannya saat pembukaan acara Lokakarya Nasional Literasi Digital di Jakarta, Senin(17/12/2018).

Dalam acara lokakarya tersebut hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang sekaligus membuka agenda tersebut.

Lokakarya ini diikuti 270 kaum milenial yang aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, terutama kelompok Cipayung.

Baca: Sandiaga Sebut Perusakan Atribut Partai Demokrat di Riau Sebagai Tidakan Kriminal

Mereka mewakili seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Lokakarya ini digelar selama 3 hari, yakni dari tanggal 16-18 Desember 2018.

Dalam pidatonya, Menkominfo Rudiantara menceritakan tentang langkah pemerintahan Jokowi-JK yang selalu menekankan pada adanya perubahan dan perbaikan, terutama dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

"Pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya Kemenkominfo selalu berusaha agar kita senantiasa mendisrupsi diri kita untuk berubah berubah, berubah, dan terus berubah. Apa yang berubah? Pertama, pemerintah, Kominfo dalam hal ini perannya. Sebelumnya sebagai regulator yaitu yang membuat regulasi-regulasi, yang membuat aturan, izin, kini berubah," katanya.

Lalu ia menjelaskan alasan kenapa kalau operator seluler harus minta izin.
Sebab hal itu untuk menghindarkan dari praktik-praktik kotor yang dimungkinkan terjadi.

"Kenapa kalau operator tidak pakai izin dia akan semena-mena terhadap pelanggannya, dia akan charge temen-temen di sini semua suka-sukanya. Jadi disitulah peran regulator, masuk pemerintah ada kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Langkah lainnya kata Rudiantara yang dilakukan dalam konteks regulator adalah bagaimana menyederhanakan perizinan.

"Sebelum saya bergabung dengan pemerintah, saya sebelumnya belum pernah dengan pemerintah, izin jenisnya itu di kominfo 36, sekarang tinggal 5, Sederhanakan saja kalau tidak perlu izin ngapain minta izin," katanya.

Kemudian cara minta izinnya pun jelas dia, juga dipercepat. Ia mencontohkan seperti laundry, di mana ada yang namanya "same day service".

"Jadi kalau izin prinsip dimintakan 10 jam, 11 jam, hari yang sama, sore sudah keluar. Jadi mudahkan, mudahkan, mudahkan. Startup, kita tahu digital startup itu tidak perlu minta izin ke Kominfo cuma registrasi, daftar sendiri, yang penting ada akta pendirian, perusahaan dan NPWP," katanya.

Sehingga kalau suatu saat pemerintah memberikan insentif, jadi dapat diketahui kepada siapa saja ia diberikan, by name by address.

"Tujuannya cuma itu aja Kenapa juga harus minta izin? Startup digital, Startup apa yang kita kenal banyak, ada Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Traveloka, dan lain-lain. Statistiknya itu yang akan terus ada hanya tidak lebih dari 5%. Jadi 95%-nya berguguran. Ngapain pula orang belum tentu hidup kita persulit? Gitu loh, dosa itu dunia akhirat,"ujarnya. (Willy Wiidanto)