TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait peristiwa tercecernya KTP-elektronik yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ia menilai peristiwa itu tak mengganggu proses pemilihan presiden atau Pilpres 2019, seperti yang dikhawatirkan kubu Prabowo-Sandi.

"Tidak saya kira (tidak rusuh)," kata JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

JK beralasan, untuk ikut memilih pada pemilu berdasarkan peraturan KPU, seseorang yang belum memiliki KTP, tetap dapat menggunakan hak pilihnya sekali pun.

"Ada aturan di KPU walaupun kita tidak punya E-KTP, bisa pakai kartu rumah tangga dsb (KK). Jadi KTP tidak menghalangi orang mempergunakan hak pilihnya," ungkap dia.

"KPU sudah memutuskan bahwa kalaupun tidak punya ektp identitas lain bisa dipakai," sambung JK.

Baca: Instruksi Mendagri: Satu Minggu ke Depan e-KTP Rusak Harus Sudah Dimusnahkan

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu berujar bahwa jumlah kartu identitas yang tercecer tidak banyak.

"Jadi itu kasus, katakanlah salah ya tapi jumlahnya tidak sebesar apa yang lain," ujar JK.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono mengkritisi penyelenggara pemilu atau KPU , dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).

Ia menerangkan, pihaknya ragu akan kemampuan KPU untuk mengurusi DPT nasional, di mana pihaknya mengacu pada kasus tercecernya KTP-el di Duren Sawit, beberapa waktu lalu.

"Tidak hanya partai kami tapi seluruh partai sedang menunggu pemutahiran yang disampaikan KPU kepada kami. Ketika pada saat penyelenggaraan pada hari H jadi keributan, semua orang menyalahkan. Potensi kerusuhan tuh di depan mata kalau ini tidak dianggap serius oleh penyelenggara pemilu," tambah dia.