TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Transaksi pembelian dan kepemilikan mayoritas atau 51 persen saham PT Freeport Indonesia, menjadi bukti pemerintahan Jokowi serius dalam masalah kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa.

"Momen ini bukti bahwa Indonesia tidak akan punah. Indonesia sebagai bangsa memiliki dignity dan martabat. Wacana ketakutan yang dilemparkan Capres Prabowo Indonesia akan punah, jika dirinya kalah lagi semakin tidak relevan dan absurd," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Sabtu ( 22/12/2018).

"Sudah hampir 50 tahun kita hanya sebagai penonton di tanah kita sendiri. Sekarang saatnya kita jadi tuan rumah. Pemerintahan Jokowi dan seluruh menterinya sudah mengeksekusi ini dengan baik. Saatnya kita bekerja sejaterakan rakyat, " jelas Budi.

Propaganda antek asing, antek aseng dan berbagai propaganda yang lebih banyak menghasut, Budi menyarankan  sebaiknya mulai ditinggalkan.

Rakyat semakin cerdas, katanya yakin, membedakan mana pemimimpin yang bekerja dan hanya omong doang.

"Indonesia  bergerak maju jika dipimpin oleh pemimipin yang mampu menerbitkan optimisme, semangat , motivasi dan persatuan. 

Momentum Freeport adalah bukti bahwa kepemimipinam Jokowi harus dilanjutkan lima tahun ke depan, " mantan Aktivis UI 98 ini menegaskN kembali.

Baca: TKN : Miliki Saham Mayoritas di Freeport, Bukti Jokowi Pro-Rakyat

Dari 100 persen saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10 persen, PT Inalum 41,2 persen, dan Freeport McMoRan sebesar 48,8 persen.

Gabungan antara PT Inalum dan Pemda Papua akan menjadikan entitas Indonesia menjadi pengendali PTFI.

Sepuluh persen saham Pemda Papua tersebut kemudian dibagi menjadi 7 persen untuk Kabupaten Mimika, yang di dalamnya termasuk hak ulayat, serta 3 persen untuk Provinsi Papua.

Melalui divestasi ini pendapatan negara dinilai akan lebih baik dari segi pajak maupun royalti.

Baca: Indonesia Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Tony Wenas Jadi Bos Baru

 Selain itu,  peresmian ini juga ditandai dengan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono dan Executive Vice Presiden PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.

Freeport diterbitkan setelah dipenuhinya beberapa syarat, antara lain sepakat divestasi saham 51 persen, kewajiban pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian.

Penerimaan negara yang lebih besar, dan perpanjangan operasi produksi 10 tahun untuk dua kali.

Dengan terbitnya IUPK maka Kontrak Karya (KK) sudah tak berlaku lagi.

Presiden Jokowi menuturkan, persoalan mengenai lingkungan terkait pembangunan smelter Freeport pun telah terselesaikan dan memperoleh kesepakatan. 

Masyarakat di Papua pun telah mendapatkan 10 persen saham dari Freeport.