Freeport Harus Diisolasi dari Kepentingan Politik
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu berharap Freeport harus diisolasi dari kepentingan politik siapapun.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia yang kini resmi menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia banyak direspon positif.
Tidak sedikit pihak yang beranggapan kembalinya PT Freeport Indonesia ke ibu pertiwi merupakan kabar baik di akhir pergantian tahun 2018 ke 2019.
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu berharap Freeport harus diisolasi dari kepentingan politik siapapun.
"Saya berharap betul Freeport harus diisolasi dari kepentingan politik siapapun karena ini sangat rawan kepentingan politiknya," tegas Said Didu saat ditemui di sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Baca: Komisi VI DPR Sebut Peleburan BP Batam Langgar Undang-Undang
Dia juga menegaskan pengambilan saham Freeport merupakan hal yang biasa.
Kedepan, Said Didu berharap semua pihak menjaga agar Freeport benar-benar menguntungkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
