TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam serta menjadikan Walikota Batam sebagai pimpinan BP Batam dinilai blunder bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Peleburan ini disebut sebagai langkah untuk menghilangkan dualisme yang selama ini ada di Batam.

Namun, keputusan tersebut dinilai lebih banyak bermuatan kepentingan politik.

Politisi Partai PDI-P Anton mengatakan, ada beberapa persoalan yang harus ditarik mengenai Batam saat ini.

Terlebih keputusan tersebut dinilai diambil dengan kesan yang buru-buru.

"Pertama, ada gak permainan politik dibalik itu? karena ada kecurigaan kenapa ini harus cepat-cepat diputuskan? ini persoalan besar dan anggaran yang besar," kata Anton dalam diskusi bertajuk "Batam Mau Diapain?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Baca: Jokowi - Iriana Santap Siang di Kediaman JK - Mufidah

Menurutnya, peleburan tersebut jika tidak disertai runtutan penyelesaian aturan birokrasi yang jelas, maka akan menghancurkan sebuah visi besar yaitu menjadikan Batam sebagai pusat investasi dan industri seperti Singapura.

Ia menambahkan, bukan tidak mungkin keputusan tersebut bisa menjadi bumerang bagi Jokowi di tahun politik ini.

"Kalau ini nanti digoreng pihak lawan, berpotensi blunder ya. Kita khawatir, jangan sampai jadi satu skandal yang besar dan ini harus dibuka harus dipahami dan diputuskan itu kalau bisa setelah pilpres," katanya.