TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam.

Perpres ini diyakini akan membuat antisipasi serta penanganan bencana lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

“Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapat lah bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/12/2018).

Luhut mengatakan, pada Minggu pertama atau kedua Januari 2019, seluruh instansi terkait akan kembali duduk bersama untuk menuntaskan penyusunan Perpres ini.

Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat terbatas di Istana yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Luhut mengatakan, salah satu yang diatur dalam Perpres ini adalah mengenai rencana peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami.

Sebab, alat yang dimiliki saat ini tak mampu mendeteksi tsunami yang disebabkan oleh erupsi gunung.

Menurut Luhut, alat deteksi ini akan dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

“(Alat rancangan) BPPT bagus kok. Kita saja yang selama ini tidak pernah pakai. Kita buat di sini. Boleh kita impor dulu (jika ada yang lebih canggih) tapi nanti harus transfer teknologi,” kata Luhut.

Baca: Panik Dengar Info Tsunami Susulan, Ribuan Warga Pesisir Lampung Timur Lari ke Bukit

Terkait sumber pendanaannya, menurut Luhut, bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Namun, Indonesia juga bisa menggunakan tawaran dari World Bank dan Asian Development Bank.

"Kita lihat mana yang paling baik,” kata Luhut.

Ia menargetkan alat-alat deteksi Tsunami yang lebih canggih ini sudah bisa dipasang di berbagai titik pada 2019.

“Setelah itu, masyarakat jangan merusak itu,” ucapnya.