Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Jumat (28/12/2018) siang.

Kedatangannya untuk menilik posko penampungan bantuan korban tsunami Selat Sunda yang dibuka di Kantor Bupati Pandeglang sekaligus berkoordinasi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita mengenai penanganan bencana.

Tjahjo sendiri tiba sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Bupati Pandeglang.

Baca: KPK Berencana Akan Memborgol Tersangka yang Sudah Menjadi Tahanan

Namun, Irna Narulita tak terlihat di lokasi dan Tjahjo ditemui suami Irna sekaligus mantan Wakil Ketua MPR RI Achmad Dimyati Natakusumah.

Baru sekitar 10 menit kemudian Irna datang secara terburu-buru dan langsung menyalami Tjahjo serta suaminya.

Napas Irna terdengar terengah-engah saat dirinya membuka diskusi bersama jajaran Kemendagri yang lain.

Baca: Maruf Amin dan Jokowi Bahas Keluarga Hingga Evaluasi Kampanye Pilpres 2019

Irna mengaku dirinya masih terus bekerja untuk memastikan bantuan kepada korban dan pengungsi tepat sasaran.

“Maaf napas saya masih terengah-engah,” ucapnya.

Irna menceritakan bagaimana pemerintah Kabupaten Pandeglang berusaha hadir saat bencana itu datang.

“Suasana malam waktu kejadian itu begitu mencekam dan saya harus tetap bekerja meskipun kondisi sedang kurang fit,” jelasnya.

Dengan segala daya upaya, Irna mengaku bisa segera meminta bantuan kepada pemerintah pusat pada pagi hari setelah kejadian.

Baca: Zulkifli Hasan Hadir Dalam Acara Pelantikan Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah

“Kalau ada yang bilang pemerintah tak hadir membantu masyarakat, saya luruskan bahwa itu tak benar, bahkan bantuan dari Direktur Satpol PP Kemendagri langsung masuk pada hari kedua, logistik cukup, dan Kepala BNPB terus menerus menginap di sini,” tegas Irna.

Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kerja cepat Pemkab Pandeglang dalam menangani korban bencana.

Selain berkoordinasi, Mendagri juga menyampaikan sejumlah bantuan berupa sembako untuk korban pengungsi, dan bantuan masing-masing Rp 50 juta untuk kantor kepala desa yang rusak demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.