"Pemberian setoran kepada Bupati nanti dilakukan setelah pejabat terkait dilantik," ujar Alex ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (25/10/2018).

Uang tersebut tidak diserahkan langsung ke Sunjaya melainkan melalui ajudannya yang berinisial DS. Tim KPK kemudian mendatangi kediaman DS di daerah Kedawung Regency dan menemukan uang tunai senilai Rp116 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

18. 15 Oktober 2018: Bupati Bekasi, Jawa Barat

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin

Partai politik: Partai Golkar

Ancaman hukuman: disangkakan dengan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12B. Isi dari pasal tersebut yakni melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima janji atau hadiah.

17. 4 Oktober 2018: Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Wali Kota Pasuruan, Setiyono

Partai politik: Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar wilayah Pasuruan. Namun, usai ditangkap ia digantikan oleh Saifullah Maksum

Kronologi kasus: Berdasarkan penelusuran KPK, komitmen fee yang diterima Setiyono digunakan untuk proyek pengembangan PLUT-KUMKM. Setiyono dijanjikan akan mendapat fee senilai 10 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau setara Rp2,2 miliar. Usai diperiksa selama 24 jam, Setiyono resmi mengenakan rompi oranye dan mendekam di rutan KPK cabang Pomdam Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari pertama.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan karena sudah dijanjikan akan diberikan komitmen fee, maka proyek di Pasuruan diberikan kepada kontraktor bernama Muhammad Baqir, pemilik CV M.

16. 26 Juli 2018: Bupati Lampung Selatan, Lampung

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan

Partai politik: Partai Amanat Nasional. Namun, ketika pilkada ia juga diusung oleh PDI Perjuangan, PKS dan Partai Nasdem.