TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam setiap kejadian bencana alam, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI hadir di tengah lokasi bencana memberikan perlindungan sosial korban bencana alam.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi tiga tahap yakni Prabencana Saat Bencana dan Pasca Bencana.

Pada tahap Prabencana Kementerian Sosial membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana meliputi penyiapan bufferstock logistik, penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan TAGANA, Kampung Siaga Bencana (KSB) dan petugas lainnya.

Pada saat bencana mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu. Sistem yang dimaksud adalah Klaster Nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimana Kementerian Sosial bertugas dalam Klaster Perlindungan dan Pengungsian dan Klaster Logistik.

"Fokus penanganan adalah evakuasi pengungsi ke tempat aman, serta kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya," katanya.

Baca: Vladimir Vujovic Bakal Tangani Bogor FC di Musim Depan

Pada saat terjadinya bencana dan pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, Kementerian Sosial mengerahkan seluruh Potensi Penanggulangan Bencana Alam. Yakni pengerahan personel TAGANA dan Sahabat TAGANA, KSB, Kendaraan Siaga Bencana, barang persediaan, alat evakuasi, alat dan sistem komunikasi, dan kerja sama lembaga pemerintah dengan NGO.

"Barang persediaan terdiri dari makanan, sandang, kebutuhan keluarga dan anak, kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas. Ini adalah kebutuhan mendesak yang diperlukan warga terdampak bencana," tutur Mensos, dalam keterangan tertulis, Senin (31/12/2018).

Selain pemenuhan kebutuan makanan, perlindungan sosial korban bencana alam juga memprioritaskan tersedianya alat evakuasi terdiri dari tenda pengungsi, tenda dapur umum, tenda keluarga di lokasi pengungsian. Kemensos, lanjutnya, juga memiliki alat evakuasi berupa perahu karet, perahu seafrog polytheline, perahu doplhin, kapal cepat evakuasi dan logistik yang siap digunakan bila diperlukan.

"Kendaraan Siaga Bencana juga wajib siap 24 jam sewaktu-waktu diperlukan. Misalnya Mobil Dapur Umum Lapangan, Mobil Rescue Tactical Unit (RTU), Truck Bak Kayu. Mobil Tangki Air, Motor Trail," terangnya.

Seluruh barang persediaan dan alat evakuasi disimpan di gudang logistik terdiri dari satu Gudang Pusat, dua Gudang Regional, 34 lokasi Gudang Provinsi, dan 514 lokasi gudang kabupaten dan kota. Gudang Pusat berada di Bekasi, Jawa Barat dan dua Gudang Regional terdiri dari Gudang Regional Timur di Makassar dan Gudang Regional Barat di Palembang.

Selanjutnya, untuk mempercepat penanganan korban bencana alam, Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, 4 lembaga PBB, 12 NGO Internasional dan lebih dari 100 NGO, serta peran dunia usaha melalui CSR mereka.

"Terakhir atau tahap ketiga, setelah masa tanggap darurat bencana selesai adalah melakukan pemulihan dan penguatan korban. Meliputi pemberian Bantuan Pemulihan Sosial terdiri dari Jaminan Hidup, BBR, santunan dan isi hunian tetap, serta yang sangat penting adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Layanan LDP ini bahkan telah kami mulai sehari setelah bencana terjadi untuk memberikan kekuatan dan pendampingan kepada warga terdampak bencana," terang Agus.

Tsunami Selat Sunda

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan tiga langkah yang dilakukan sebagaimana tugas Kementerian Sosial dalam Klaster Nasional adalah Pengerahan Tim Penanganan Terpadu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan, dan pemberian santunan ahli waris.

"Tim Penanganan Terpadu bertugas melakukan proses pendampingan dan verifikasi data korban, pengerahan personel TAGANA dan relawan lain dari kabupaten dan provinsi lain untuk membantu TAGANA lokal yang telah beraktivitas lebih awal, dan mengaktivasi klaster nasional bidang pengungsian dan perlindungan," kata Dirjen.

Total TAGANA yang bertugas di lokasi terdampak tsunami adalah 717 personel. Rinciannya, sebanyak 552 personel dikerahkan untuk wilayah Banten terdiri dari TAGANA Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan sebanyak 165 personel dikarahkan untuk beroperasi di wilayah Provinsi Lampung yakni TAGANA dari Lampung Selatan, Tanggamus, Kota Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kendaraan siaga bencana yang diterjunkan sebanyak 21 RTU, 8 dapur umum, dan 3 truk.

Kemudian pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan, pemerintah mendistribusikan Tenda Serba Guna Keluarga & Tenda Gulung sebanyak 332 unit, Velbed, Selimut dan Kasur Busa sebanyak 1.600 Unit, Pembagian perlengkapan keluarga & anak-anak sebanyak 400 paket.

"Untuk Pemberian santunan ahli waris telah diberikan kepada ahli waris korban meninggal sebanyak 5 jiwa di Banten dan 4 jiwa di Lampung. Selebihnya masih proses pendataan dan verifikasi untuk disalurkan kepada ahli waris korban meninggal," kata Harry.

Pemenuhan Kebutuhan Makanan

Dalam upaya perlindungan sosial korban bencana alam, pemenuhan kebutuhan makanan yang layak sangat krusial selain juga pemenuhan kebutuhan sandang dan tempat pengungsian yang layak.

Untuk itu, seiring dengan diterbitkannya SK Tanggap Darurat oleh pemda setempat, maka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat dikeluarkan dari Gudang Bulog setempat. Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan 100 ton CBP yang dipergunakan untuk memasak di dapur umum lapangan, dapur umum mandiri, dan jumlah korban bencana sesuai nama dan alamat dengan indeks 400 gram per orang perhari dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat.

Kebutuhan makanan dipenuhi dari Dapur Umum Lapangan sebanyak 15 titik di Provinsi Banten dan 8 titik di Provinsi Lampung dengan masing-masing produksi 3.000 nasi bungkus/hari. Total 23 titik dapur umum yang memproduksi total 69.000 bungkus/hari. Selain itu juga terdapat dapur mandiri yang dikelola oleh masyarakat.

Untuk mendukung dapur umum baik yang dikelola oleh TAGANA dan dinsos maupun dapur mandiri oleh warga, telah disalurkan makanan siap saji dan lauk pauk sebanyak 6.200 paket, mie instan 54.400 bungkus, Pemberian Peralatan Dapur Keluarga sebanyak 500 paket dan bahan mentah berupa lauk pauk didistribusikan TAGANA untuk dapur umum mandiri masyarakat.

Mensos menyebutkan total bantuan Kementerian Sosial hingga 31 Desember 2018 adalah Rp2.845.720.150 terdiri dari bantuan logistik, santunan ahli waris untuk 9 orang, dan peralatan dapur keluarga yang digunakan untuk dapur umum mandiri.

Titik layanan dapur umum di Banten berada di (1) Lapangan Futsal Margono, Labuhan, Pandeglang, (2) Villa Kadu Tembaga Kampung Karawang Ds Sukarame, Carita, (3) Kantor Kecamatan Angsana, Pandeglang, (4) Kantor Kecamatan Jiput Pandeglang, (5) KSB Labuhan Cigondang, Pandeglang, (6) Tembong Carita, Pandeglang, (7) Bumi Perkemahan Cikujang Panimbang, Pandeglang, (8) Cigeulis Desa Basnyuasih, Pandeglang, (9) Kantor Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, (10) Ciexel Carita, Pandeglang, (11) Gedung Penyuluh KB Kecamatan Sumur, Pandeglang, (12) Lapangan samping Gedung Penyuluh KB Kecamatan Sumur, (13) Kampung Palingping Desa Tunggal Jaya Kecamatan Sumur, (14) Radio Krakatau Cilegon, (15) Kampung Karung Desa Karang Suraga, Cinangka.

Titik Dapur Umum di Lampung ada (16) Kantor Gubernur Provinsi Lampung, (17) Desa Krinjing, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, (18) MTS Negeri Way Muli Kecamatan Rajabasa, (19) Cugug, (20) SMA Negeri 1 Kalianda, (21)Tennis Indoor Kalianda, (22) Balai Desa Toto Harjo, (23) Masjid Al Furqon.

Sementara itu sejumlah mitra kerja Kementerian Sosial juga menyerahkan bantuan CSR berupa selimut, popok bayi, makanan, pakaian, sembako, obat-obatan, telur ayam, obat-obatan, air mineral, gas elpiji, perlengkapan keluarga, hingga alat berat dan alat evakuasi.

Bantuan-bantuan tersebut berasal dari Forum CSR Kesos Nasional, PT Japfa Comfed, Bank Jabar, PT Candra Asri, PT Astra International, PT Pertamina dan PT Nurani Astra Group.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bencana adalah guncangan yg membuat seseorang syok karena dampaknya yang luar biasa. Seseorang bisa kehilangan harta benda, orang-orang yang dicintai bahkan nyawa sendiri.

Akibat dari situasi tersebut, maka orang akan bereaksi baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik ini dapat ditunjukkan dengan keringat dingin, badan menggigil dan gemetaran, sulit tidur, dan lain-lain.

Secara psikis korban akan mengalami ketakutan dan kecemasan yg mendalam. Aspek-aspek ini pasti akan sangat mengganggu kehidupan sosialnya.

Karena itu korban bencana harus dibantu untuk bisa secara perlahan beradaptasi kembali dan menerima apa yg terjadi.

Pada tahap awal biasanya korban melalukan penyangkalan atau blaming atas apa yang terjadi. Tugas Pekerja Sosial dan Psikolog untuk melakukan pendekatan profesional agar mereka menerima dan kembali ke kehidupan normal.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Kementerian Sosial memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, yakni anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda.

Kementerian Sosial telah menerjunkan 19 Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Banten dan Lampung. Sebanyak delapan orang ditugaskan di Banten memperkuat empat Posko Perlindungan Anak yakni di RSUD Banten, RSUD Drajat Kabupaten Serang, RSKM Cilegon, dan Posko Kecamatan Labuan.

Di Provinsi Lampung sebanyak 11 personel Sakti Peksos Kementerian Sosial yang dibantu dengan tiga orang dari petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung. Mereka memperkuat tiga posko yang didirikan di RSUD Bob Bazar Kalianda; Posko Kantor Gubernur Lampung dan Posko Desa Way.

Tugas Sakti Peksos adalah memastikan reunifikasi, atau mempertemukan anak yang terpisah karena tsunami agar berkumpul kembali dengan orangtua atau keluarganya. Tugas melakukan tracing terhadap anak hilang atau terpisah dengan keluarganya, dilakukan secara simultan dengan tugas-tugas lainnya berkoordinasi dengan Ditjen Linjamsos.

Sampai dengan tanggal 27 Desember telah direunifikasi sebanyak 10 anak. Pekerja sosial juga membantu merujuk 18 anak yang dirawat di rumah sakit di Labuan.

Data yang dihimpun Sakti Peksos sampai dengan tanggal 26 Desember tercatat jumlah pengungsi di Posko Labuan sebanyak 806 jiwa. Dengan rincian, klaster balita (0-5 tahun) sebanyak 86 jiwa; klaster anak (6-12 tahun) sebanyak 94 jiwa; klaster remaja (13-17 tahun) sebanyak 54 jiwa, dan klaster dewasa (18-49 tahun) sebanyak 491 jiwa, dan klaster lansia (di atas 50 tahun) sebanyak 81 jiwa.

Penguatan Psikososial terhadap anak-anak di Posko Labuan dilakukan melalui kegiatan menyanyi dan bercerita. Sesuai namanya -- layanan psikososial, yang dilakukan Sakti Peksos tidak hanya mengatasi masalah psikologis. Pekerja sosial juga harus mencemati aspek sosial anak yang terdampak bencana. Dalam hal ini, Sakti Peksos harus memastikan anak-anak tetap dalam lingkungan yang aman yakni berada di dalam asuhan orangtua atau keluarganya.

Rehabilitasi Sosial juga dilaksanakan dalam bentuk Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang dilakukan 56 petugas di 7 Pos LDP dan menyebar ke titik pengungsian lainnya. Kegiatan ini dihadiri 1.000-1.500 orang pengungsi anak-anak/ibu-ibu setiap hari.

Pos Utama LDP berada di GOR Futsal Labuhan untuk Provinsi Banten dan Lapangan Tenis Indoor Kalianda untuk Provinsi Lampung. Bentuk kegiatan adalah Phsyco Therapy (Katarsis Mental, Trauma Healing, Konseling, Intervensi Krisis, Motivasi Hidup), Play Therapy (Sulap, Game), Spiritual Therapy (Pengajian, Istighosah), Hypno Therapy (Meditasi), Psiko Edukasi (Motivasi Belajar Kembali).

Di Posko Labuan juga sudah mulai diaktifkan Pondok Ceria Anak (PAC). Di PAC anak-anak dilibatkan dalam berbagai macam aktivitas yang pada intinya membuat mereka gembira, mengurangi trauma, dan diajak beraktivitas yang bersifat edukatif dan kreatif. Kegiatan dilakukan secara terstruktur, terencana dan terjadwal. Penanganan terhadap anak diorganisasikan dengan baik seperti misalnya sudah mulai disusun jadwal kegiatan, klaster anak berdasarkan usia, dan jenis kegiatan yang berbeda.

Di Banten, saat ini terdapat 5 Pos LDP. Posko Labuan, Posko Lapangan Futsal di Labuan, Posko di Kantor Kecamatan Angsana, Posko di Tembong Carita, Posko Cikadu Kecamatan Panimbang, dan Kampung PalingpingDs. Tunggal Jaya Kecamatan Sumur. Di Lampung Posko LDP ada di Lapangan Tennis Indoor Kalianda Lampung Selatan dan Posko di Kantor Gubernur Provinsi Lampung.

"Upaya percepatan dalam penanganan bencana terus dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terlindungi oleh negara," kata Mensos.