TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.

Ekonom Arif Budimanta menyebutkan setidaknya ada 18 keberhasilan Pemerintah selama menjabat di sektor ekonomi.

“Datanya jelas dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat," ujar Arif di Jakarta, Senin (31/12/2018).

Data yang disampaikan oleh Arif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi hanya dikisaran 3% yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti.

“Bahkan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, harga bahan bakar minyak tidak lagi timpang, karena sudah satu harga di seluruh Indonesia," ulasnya.

Semenjak Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yakni 9,82%. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera karena semakin banyak yang bekerja.

Kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima kartu Indonesia sehat (KIS) yang dijamin negara. “Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau,” bebernya.

Dia menambahkan, tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10% warga makin berkurang.

Hal ini, ungkap Arif, memperlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.

Bahkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi ada disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM Satu Harga.

Selain itu, Arif mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Hal ini sangat bagus untuk jangka panjang, karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi, lanjutnya, didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim.

“Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria.

Dengan demikian, kata Arif, rakyat memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdaya.

“Akses pembiayaan juga terus didorong, misalnya melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, yaitu 7%,” ungkapnya.

Dengan demikian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan makin berdaya. Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp60 triliun, maka pada 2019 dianggarkan Rp73 triliun.

“Dana itu terutama untuk peningkatan layanan dasar masyarakat,” tukasnya.