TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pemerintah Taiwan melalui Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia membantah tuduhan adanya kerja paksa pada sekitar 300 mahasiswa peserta program Kuliah-Magang di Taiwan.

Representative TETO in Indonesia, John C.Chen, saat konferensi pers terbuka mengatakan, tuduhan kerja paksa, pemberian makanan non-halal pada pekerja, sampai kelebihan jam kerja, merupakan hoax atau berita bohong.
Berikut pernyataan John C. Chen saat memberikan penjelasan, Jumat (4/1/2019).

Bisa kembali diulang penjelasan terkait isu kerja paksa peserta magang asal Indonesia?
Pertama, yang lagi-lagi yang perlu ditekankan berita hoax dipaksa makan B2 itu sama sekali tidak benar, diprotes keras. Kedua jam kerja berlebihan itu juga tidak benar seperti tadi sudah disampaikan  sesungguhnya maksimum 20 jam untuk internship, dan 20 jam maksimal untuk partime, dan partime.

Sifatnya boleh tidak mengambil dan mengenai unversitas Hsing Wu telah menjadi perhatain pemerintah taiwan dna juga sudah dalm investigasi. Untuk mengetahui kebenarannya.

Bahwa siswa berhak tidak mengambil kerja parttime, part time sifatnya adalah mau ambil tidak, sifatnya tidak ada paksaan. Bagi siswa yang keberatan dengan kerja panjang 20 jam yang sesungguhnya 8+2 Tadi, dia berhak untuk tidak mengambil pekerjaan part time. Konsekuensinya tidak dapat tambahab pemasukan.

Untuk ke depannya segala complain dapat ditujukan ke TETO secara tertulis, TETO dengan senang hati menerima.

Ada berapa peserta asal Indonesia kan ini sudah berjalan di tahun kedua?
Tahun pertama sebagai 872 siswa, tahun kedua 2018 sebanyak 1231 siswa, semuanya dari Indonesia. Tahun kedua ada peningkatan dari jumlah. Pembayarannya berapa sesuai standar UMR Taiwan? Jadi sesuai UMR taiwan, tidak boleh lebih rendah, ini sudah peraturan. Sebulan skitar 750 US dollar per bulan, dikali kurs 15 ribu, mau 10 juta.

Apakah mahasiswa itu sudah tersosialisasi dengan baik terkait aturan-aturan itu, ada perjanjian tertulis itu mereka ? Awalnya tentu sudah di sosialisasikan informasi berupa flyer yang disebarluaskan ke yang bersangkutan.

Tentu belum ada kontrak tanda tangan kedua belah pihak. baru pada saat siswa tersebut mau kuliah baru ada tanda tangan, apa yang ditulis itu sesuai dengan apa yang disosialisasikan dengan informasi yang disebarluaskan di Indonesia.

Sebenarnya program ini seperti apa? Program ini baru berjalan dua tahun sekarang ini. Pada tahun pertama diakui bahwa pemerintah taiwan maupun universitas yang bersangkutan siswanya tidak berpengalaman.  Sehingga ada yang dimanfaatkan oleh agen namun berjalannya waktu sekarang sudah tahun ke dua.

Pemerintah Taiwan mendengar permasalahan ini sehingga membuat peraturan sekarang ini tidak boleh lagi, di tangani oleh agen harus langsung. Inilah yang membuat agen agen yang tidak suka membuat berita-berita yang negatif.

Baca: PPI Taiwan: Pemerintah Harus Perjelas Aturan Kuliah Magang di Taiwan

Ada yang mengatakan program ini tujuannya untuk bekerja, subjektif tergantung individu mana-mana yang menanggapi nya namun benar program ini di khususkan untuk ekonomi nya yang kurang mampu sehingga dia bisa bekerja sambil kuliah setelah balik ke indoensia nanti dia bisa mendapatkan gelar S1.

Dibandingkan dia hanya sebagai TKI.  Nah bila ada siswa Indonesia yang tidak berkenan dengan program ini, boleh tidak mengambil tapi ambillah jalur program yang reguler yaitu yang tidak internship nya dan partime nya itu dibatasi oleh pemerintah Taiwan.

Ada isu, yang dijanjikan dibrosur tidak sesuai, sampai sana kuliah di univeristas tidak terkenal?Kalau boleh saya tau siswa itu ambil program yang tahuh lalu pertama mungkin, karena kemungkinan brosur yang dibikin di Indonesia itu adalah yang dibikin oleh agen, kemungkinan seperti itu. Tapi kita harus lihat, aslinya brosur itu.

Kalau brosur itu adalah diterbitkan oleh Universitas bersangkutan bahwa ditulis pariwisata tapi ternyata sampai di sana tidak ada bila benar brosur dari universitas tersebut tolong TETO diinformasikan, dan akan diinvestigasi lebih lanjut.

Katanya mahasiswa Indonesia di sana dilarang ngomong ke media, gimana? Rumor mengenai mendapat tekanan dari pemerintah maupun universitas bahwa siswa tidak boleh bicara ke media, seharusnya itu tidaklah demikian. Karena taiwan sangatlah demokrasi, itu pernyataan dari ketua TETO dan pengalaman dari saya sendiri.

Baca: PPI Taiwan: Peserta Magang Akui Tak Leluasa Jalani Ibadah saat Bekerja

Misalkan saya dari NTU, national taiwan university, memang demokrasi di taiwan sangatlah ke depan banget.Ke depan belum tentu positif ya, tapi sifatnya itu pemerintah Taiwan tidak begitu menekan karena demokrasi sangat dijunjung tinggi di Taiwan seperti itu.